BRO. KOTA BOGOR – Gerakan Pemuda Islam (GPI) menutup Sidang Dewan Organisasi (SDO) 2026 dengan menghasilkan 15 rekomendasi strategis yang mencakup berbagai persoalan keumatan, kepemudaan dan kebangsaan, termasuk sikap menghadapi tahun politik 2029.
SDO GPI 2026 digelar pada 2-5 Oktober 2026. Forum tersebut dibuka di Aula Kodim 0606 Kota Bogor dan dilanjutkan di Balai Kota Bogor.
Selain 15 rekomendasi, SDO GPI juga menghasilkan Formula Ijtihad Pemuda Islam sebagai landasan organisasi dalam membaca berbagai dinamika bangsa, termasuk menentukan sikap politik menjelang Pemilu 2029.
Ketua Steering Committee (SC) Milad dan SDO GPI 2026, Talimuddin Rumaratu, mengatakan SDO tidak hanya diarahkan untuk membenahi internal organisasi, tetapi juga memperkuat peran GPI dalam menjawab persoalan masyarakat.
“SDO tidak boleh berhenti sebagai forum administratif organisasi. Keputusan yang lahir harus menjadi pijakan untuk memperkuat kaderisasi, memperluas pengabdian dan memastikan GPI mampu memberikan jawaban terhadap persoalan umat dan bangsa,” kata Talimuddin, Senin (5/10/2026).
Dalam forum tersebut, GPI menetapkan sejumlah dokumen strategis, di antaranya Falsafah Gerakan, Khittah Perjuangan, Panduan Tsaqofah atau kaderisasi, Garis Besar Program Perjuangan, Panduan Organisasi, Panduan Muslimah, Panduan Brigade serta Panduan Penyelenggaraan Administrasi.
SDO juga merekomendasikan sejumlah perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Perubahan tersebut selanjutnya akan dibawa untuk disahkan dalam Muktamar GPI ke-XII pada 2028.
15 Persoalan Strategis GPI
Tidak hanya membahas persoalan internal, SDO GPI 2026 memetakan 15 bidang strategis yang dinilai berkaitan langsung dengan kehidupan umat dan bangsa.
Bidang tersebut meliputi keislaman dan kehidupan beragama, pendidikan, kepemudaan, sosial dan kesejahteraan, ekonomi dan kemandirian, ketenagakerjaan, hukum dan keadilan, demokrasi dan kehidupan kebangsaan.
Selanjutnya, persoalan perempuan dan keluarga, lingkungan hidup, teknologi dan transformasi digital, politik dan kebijakan publik, pembangunan daerah dan pemerataan, kebudayaan dan identitas nasional, serta ketahanan pangan dan energi.
Menurut Talimuddin, pemetaan tersebut menunjukkan perubahan pendekatan GPI dari sekadar merumuskan sikap normatif menjadi agenda yang lebih konkret.
GPI mendorong agar setiap persoalan diidentifikasi, pihak yang berkepentingan ditentukan, kemudian ditindaklanjuti melalui kajian, advokasi, audiensi, edukasi publik, kemitraan, pengawasan hingga konsolidasi pemuda.
“Pada bidang kepemudaan, misalnya, GPI menilai pemuda masih sering menjadi objek politik dan belum optimal ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Karena itu, GPI mendorong agar pemuda menjadi bagian dari perubahan sekaligus dipersiapkan untuk mengambil peran dalam kepemimpinan nasional,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, GPI menyoroti ketergantungan ekonomi, lemahnya UMKM dan keterbatasan akses permodalan. Sementara di bidang ketenagakerjaan, persoalan pengangguran, pekerjaan informal serta ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja menjadi perhatian.
GPI juga menyoroti persoalan lingkungan, pencemaran, penyebaran hoaks, manipulasi informasi serta rendahnya literasi digital di kalangan pemuda.
Ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah serta ancaman terhadap ketahanan pangan, energi dan sumber daya strategis juga dinilai berkaitan langsung dengan masa depan kedaulatan nasional.
Sikap Politik GPI Menuju 2029
Salah satu keputusan strategis SDO GPI 2026 adalah Formula Ijtihad Pemuda Islam dalam membaca dinamika politik menuju 2029.
GPI menempatkan fakta, nilai Islam, kepentingan umat, kepentingan bangsa dan aspirasi pemuda sebagai sejumlah pertimbangan sebelum organisasi menentukan sikap.
Dengan pendekatan tersebut, sikap politik GPI tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai, konstitusi dan kemaslahatan.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya ketimpangan sosial, disparitas pembangunan, konflik dan persatuan umat, stagnasi bangsa, degradasi moral, spirit Sumpah Pemuda, khittah perjuangan Pemuda Islam serta peran pemuda menghadapi tahun politik.
“Untuk menghadapi tahun politik 2029, GPI menegaskan pentingnya tabayyun, musyawarah, konstitusionalitas dan kebangsaan,” tegas Talimuddin.
Ia menambahkan, kepentingan umat dan persatuan harus ditempatkan sebagai prinsip yang dijaga, sementara pemuda harus didorong untuk berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab.
Talimuddin menegaskan, pendidikan politik dan partisipasi kebangsaan GPI tidak dimaksudkan untuk mengarahkan pilihan politik individual kader.
“Pemuda harus sadar politik, tetapi kesadaran politik tidak berarti organisasi menentukan pilihan politik setiap kader. Yang harus dibangun adalah kemampuan membaca persoalan, menguji informasi, memahami kepentingan bangsa dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab,” katanya.
Sumatera Utara Jadi Tuan Rumah Muktamar GPI 2028
Selain menghasilkan rekomendasi strategis, SDO GPI 2026 juga menetapkan Sumatera Utara sebagai tuan rumah Muktamar GPI ke-XII pada 2028. Maluku ditetapkan sebagai tuan rumah alternatif.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari persiapan organisasi menuju forum tertinggi GPI pada 2028. Rekomendasi perubahan AD/ART juga akan dibawa ke Muktamar XII untuk mendapatkan pengesahan.
Talimuddin mengatakan tantangan GPI setelah SDO adalah memastikan seluruh keputusan tidak berhenti sebagai dokumen organisasi.
“Ukuran keberhasilan SDO bukan seberapa banyak dan seberapa tebal dokumen yang berhasil disahkan, tetapi seberapa jauh keputusan tersebut mampu menjadi program, gerakan kader dan pengabdian nyata di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rekomendasi SDO diarahkan kepada pemerintah pusat dan daerah, DPR/legislatif, lembaga negara, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan serta masyarakat luas.
Adapun instrumen tindak lanjut yang disiapkan meliputi kajian dan advokasi, audiensi, edukasi publik, kemitraan, pengawasan dan konsolidasi pemuda.
“SDO GPI 2026 akhirnya menempatkan organisasi sebagai alat perjuangan dengan cara memperkuat identitas dan basis kaderisasi internal sekaligus memperbesar kebermanfaatan eksternal,” pungkas Talimuddin.
Editor : Adjet