IndeksBogorianNews

Integrasikan Data Pajak dan Awasi Harta Pejabat Bogor, Pemkot Gandeng KPK

loading...

BRO. Pemkot Bogor kembali menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengintegrasian data atau informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tak hanya itu, kerjasama tersebut juga akan menghasilkan database pemilik tanah dan bangunan yang akurat sesuai dengan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat.

Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochamad Hadiyana menyebutkan tujuan kerja sama ini untuk menyukseskan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2019 perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga: Ketua KPK Haramkan Politik Uang di Pilkada 2020

“Melalui kerja sama yang bersifat timbal balik dalam bentuk pertukaran informasi dari kedua pihak akan menjadi lebih efektif dan efisien karena bebasis teknologi data,: katanya.

Tak hanya itu, ker membantu upaya pencegahan dan penindakan korupsi, Pemkot Bogor juga dapat memperoleh data terkait pemberantasan korupsi, khususnya di Kota Bogor. “Semoga kerja sama yang dilaksanakan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya secara bersama-sama,” harapnya.

Baca Juga: Cegah Tumpang Tindih Data, KPK Jadikan Bogor Sebagai Pilot Project Interkoneksi Pajak Daerah

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, menyatakan melalui kerja sama ini tidak sekedar berbagi data yang terintegrasi, namun juga ada dua hal yang bisa dilakukan sekaligus. Pertama, memastikan bahwa perjuangan memberantas korupsi itu tiada henti. Kedua, mendorong agar wajib pajak agar tetap taat, sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.

Sebab, kata dia, transparansi bukan hanya dalam aspek atau dimensi anti korupsi saja, namun juga untuk efisiensi mendukung roda pemerintahan agar berjalan lebih efisien dan efektif untuk melayani warga secara maksimal. Selain itu juga membantu dalam menjaga dan mengawal niat Kota Bogor dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan agar tetap terjaga. “Transparansi ini juga untuk efisiensi dan kinerja kita. Ujung-ujungnya uang rakyat kembali ke rakyat,” pungkasnya.

Penulis: Hari YD
Editor: Azwar Lazuardy

loading...
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close