Berebut ‘Cuan’, Relokasi PKL Merdeka Kota Bogor Gagal

BRO. sedikitnya 350 lapak di Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk relokasi PKL Merdeka di tinggalkan pedagang. Banyak yang menilai Pemkot Bogor gagal dalam menata dan merelokasi PKL Merdeka, MA Salmun dan Jalan Mawar, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.

Ironisnya pedagang yang sebelumnya sudah terlanjur menyewa lapak dengan kisaran sewa Rp.3,5 juta rela ditinggalkan pedagang. Mereka memilih kembali menggelar dagangannya di halaman eks bioskop presiden, jalan Merdeka dan sebagian lagi berjualan di badan jalan Mawar Kota Bogor.

Rebutan Cuan menjadi indikasi kegagalan relokasi ratusan PKL hingga akhirnya mereka meninggalkan lapak yang disiapkan meski mereka sudah menyetor uang sewa lapak pada orang suruhan yang mengatasnamakan Koperasi pedagang. Sementara lapak-lapak PKL lokasi TPS yang disediakan pengelola tidak diminati pedagang karena jarang dikunjungi pembeli yang sudah menjadi pelanggan.

Pantauan bogornetwork.com, di lokasi tempat penampungan pedagang sementara, terlihat kosong tak berpenghuni. Hiruk pikuk bongkar muat truk sayur mayur pun, tak lagi menjadi aktivitas keramaian di malam hari. Praktis saja, tempat penampungan sementara yang dikelola koperasi dengan pemilik tanah terkesan mati suri.

Baca  Juga    :Apa kabar Relokasi PKL Merdeka ?

Sejumlah pedagang pun ketika ditemui bogornetwork.com mengaku lebih nyaman berjualan di halaman eks Bioskop dan di sebagian badan jalan Mawar dan jalan Merdeka.

“Pembelinya di sini sudah jadi langganan. Bahkan pedagang sayur keliling pun belanjanya di pasar tumpah ini tapi di tempat penampungan pedagang sepi pembelinya,”ujar pedagang

kehilangan kepercayaan terhadap pengelola tempat penampungan sementara PKL, Sepertinya menjadi kata kunci bagi pengelola koperasi. Mirisnya beredar kabar, koperasi pedagang yang baru seumur jagung itu, diterpa pemasalahan lagi lagi urusan ‘Cuan’

Entahlah, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor dalam menyikapi gunta ganti personil terhadap koperasi pedagang tersebut. Begitu juga kehadiran Perumda Pasar Pakuan jaya, untuk berpartner sekaligus mensosialisasikan pungutan atau retrebusi sesuai peraturan daerah (Perda) kota Bogor.

Ini menjadi penting ketika Peluang ‘Cuan’ lebih kuat ketimbang menata PKL yang menjadi komitmen awal ketika relokasi mulai mainkan untuk menata dan menambah nilai ekonomi bagi PKL yang terlanjur yakin terhadap julukan “Kota Bogor sebagai Surga Bagi PKL”.
“Pihak paguyuban pedagang sangat mendukung langkah menata dan merelokasi ratusan PKL. Bahkan koperasi yang bakal mengelola pedagang, sudah menyatakan siap memberi gratis lapak asal pedagang berjualannya di tempat penampungan bukan dibadan jalan,”ujar A. Maulana yang mengaku koordinor Paguyuban pedagang di sana.

Namun seiring dengan pandemi semakin membaik, di kota Bogor, pedagang juga memilih ‘Move on’dan kembali berjualan di lokasi eks bioskop dan sebagain di badan jalan Merdeka. Sebelumnya sebagain PKL sudah berjualan di lapak penampungan.

“Tapi cuman sebentar karena beredar kabar pedagang boleh berjualan lagi di halaman bioskop meski bukan sebagai tempat berjualan tapi peluang ‘Cuan’ lebih menjanjikan,”ujarnya.

Seiring dengan perjalanan waktu, secara perlahan para pedagang kembali berjualan di halaman eks bioskop. walaupun tidak ada yang berani tunjuk hidung dan berani menunjuk alur pendistribusian hasil ‘Cuan’ alias Japrem . Bisa dipastikan arena Pungli di sana tumbuh subur. Pedagang paham betul aturan main yang harus dipenuhinya. Alhasil perputaran bisnis “Pungli” tahu sama tahu di sana semakin menggiurkan.

“Wajar, apabila pedagang di relokasi, ladang bisnis Pungli menjadi hilang,”ujar warga ciwaringin saat penertiban lapak-lapak PKL di wilayahnya.

Asal tahau ajah, Pengakuan pedagang, singkat cerita setiap malamnya membayar uang koordinasi sebesar Rp. 45 ribu X 350 pedagang , hasilnya pun fantastis. Tapi ketika didesak untuk membuka tabir akan adanya Cuan liar, sekali lagi orang-orang tertentu yang tahu persis.

Yang jelas retrebusi yang dipungut dari PKL biasanya untuk kebersihan area jualan termasuk angkutan sampah dan sewa meja. Selebihnya saya gak paham aliran “jamprem”nya.

Sebenarnya, Pemkot Bogor berkomitmen segera menata dan merelokasi keberadaan PKL/pedagang. Hal itu terbukti Tim Gabungan Pemkot Bogor, berhasil menertibkan tanpa ekses PKL pasar tumpah di sepanjang jalan Otista dan Suryakencana ( Pasar Bogor) kota Bogor dan sebagian direlokasi ke Pasar Sukasari.

Namun sayangnya, Pemkot Bogor terkesan tidak serius menata dan merelokasi PKL Merdeka dan dua titik lainnya di wilayah kecamatan Bogor Tengah.

Dalam kajian sederhana, Anggota Sat Pol PP selaku aparat penegakan Perda, terasa beban mengawal relokasi PKl Merdeka. Kenapa tidak ? Seberapa efektifkah anggota Sat Pol PP bersiaga 24 jam untuk melarang PKL kembali berjualan di areal yang dilarang dan bukan area pasar ?

“kami sedang melakukan proses penyegelan di area halaman eks bioskop Presiden.lantas selaanjutnya langkahnya berikutnya apa ?,”jelas Agus Demak, panggilan akrab kasat Pol PP Kota Bogor usai diskusi malam bersama bogornetwork.com , Kamis (23/12)

Jawaban itu tidak pernah terdengar jelas dan pasti ketika anggota Sat pol PP dibenturkan dengan orang ataupun sekelompok orang yang memang sejak awal mencari Cuan dibalik relokasi PKL.

Memang ada benarnya, jika saja ratusan PKL itu ditampung di tempat sementara untuk beberapa bulan. Kemudian barulah dibebankan sewa lapak. Sehingga ada rumor bisnis ‘Cuan’ dibalik Relokasi PKL Merdeka tak berujung damai.

Pertanyaan publik pun mulai kritis. Bagaimana langkah Dinas Koperasi dan UMKM termasuk Perumda Pasar Pakuan Kota Bogor terkait konsep relokasi yang direcoki soal Keuntungan ‘Cuan’.

Tidaklah berfikir mimpi, pembangunan beberapa pasar rakyat di sejumlah wilayah,dapat menjadi solusi menata dan merelokasi PKL Merdeka dengan tidak memainkan ‘Cuan’ untuk berebut peluang dengan menambah PKL baru ditempat  baru demi ‘Cuan’.

“Tidak boleh ada bisnis dalam posisi relokasi, kalaupun ada penampungan sementara, Pedagang jangan dibebankan untuk sewa lapak. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, kasian pedagang,” jawaban spontan Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, M.Rusli Prihatevi Rusli kepada bogornetwork.com.

Penulis : Azwar Lazuardy –
Pemimpin Redaksi bogornetwork.com