Berita UtamaBisnisBogorianNewsPolitika

DPRD Bahas LKPJ Wali Kota Bogor, Masalah PKL dan Anggaran DisperindagkopUMKM Disoal

BRO. Masalah penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) masih menjadi isu yang dibahas oleh Komisi II DPRD Kota Bogor dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor  tahun anggaran 2021.

Dalam Pembahasannya, Komisi II DPRD Kota Bogor, mendesak Wali kota Bogor, Bima Arya bersama Dinas terkait untuk bisa menuntaskan penataan PKL dengan rumusan yang pas sesuai dengan peraturan yang ada.

“Masalah PKL ini harus dibuatkan legalitas atau payung hukum yang berkekuatan hukum tetap. Untuk itu kami meminta kepala DisperindagkopUMKM menyampaikan hal tersebut kepada Wali Kota Bogor, agar segera dibuatkan rumusannya,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Edy, Senin (18/4).

Komisi II DPRD Kota Bogor Bahas LKPJ Penataan PKL dan Anggaran DiperindagkopUMKM, Disoal , Senin (18/4). Foto : Humpropub/Sibro

Lokasi penataan PKL, pinta Edy perlu dicarikan dan ditetapkan dengan dikeluarkannya SK Wali Kota Bogor. Klasifikasi PKL juga perlu dituangkan didalam SK Wali Kota Bogor tersebut, agar para PKL bisa memiliki kepastian dalam menjajakan produk dagangannya.

“Kalau misalkan untuk PKL kuliner ya disatukan dengan kuliner. Tapi kalau dia pedagang pakaian, sayur dan bahan pangan, ya sudah seharusnya diletakkan didekat pasar,”tegas Edy.

Tak hanya itu, dalam rekomendasi ini, Edy juga menerangkan terdapat rekomendasi untuk ditingkatkannya anggaran bagi DiperindagkopUMKM.

Setelah disatukannya dua dinas ini, Komisi II berpendapat ada 15 program dan 18 kegiatan dengan anggaran RP23 miliar. Namun, anggaran tersebut sebagian besarnya digunakan untuk gaji, pemeliharaan dan rutinitas kegiatan dinas.

Bahkan Komisi II menilai tidak adanya inovasi program yang dilakukan oleh DisperindagkopUMKM. Hal ini berdampak semakin minimnya pelayanan kepada masyarakat dan para pengusaha yang akan berpengaruh terhadap PAD Kota Bogor.

“Terkait anggaran ini sudah disampaikan dalam rapat komisi. Untuk itu kami minta agar anggaran ini disesuaikan kembali agar program-program yang bersentuhan dengan masyarakat bisa diadakan, tidak hanya kegiatan rutin saja,”pungkasnya.

Editor  : Adjet

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also

Close
Back to top button
Close
Close