Berita UtamaBisnisBogorianNewsPolitika

DPRD Kota Bogor, Kecewa Soal ‘Core Business’ Perumda Trans Pakuan. Ini Alasannya ?

Anggota DPRD, Ahmad Aswandi : Sebaiknya Perumda Trans Pakuan, selesaikan dulu aktivitas dalam pengelolaan Transportasi BisKita.

BRO. Komisi II , DPRD Kota Bogor mengaku kecewa terhadap pemaparan Direktur Perumda Trans Pakuan Lies Permana Lestari, menyoal core business dalam pengelolaan Transportasi BisKita.

Kekecewaan wakil rakyat di DPRD Kota Bogor, berimbas terhadap kegiatan Rapat kerja antara Komisi II dengan Perumda Trans Pakuan, gagal dilaksanakan yang sedianya digelar pada Kamis (24/3).

Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi menilai pemaparan yang disampaikan seperti masih mengawang-awang. Seharusnya Direktur Lies Permana lebih detail menjelaskan core business utamanya pengelolaan transportasi BisKita. Sebaliknya lies justru lebih fokus menjelaskan tentang side business atau kegiatan sampingan dari Perumda Trans Pakuan.

Baca Juga   :DPRD Kota Bogor Pastikan, 3000 Guru Ngaji Dapat Gaji Rp.150 Ribu dan Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Anggota Komisi II DPRD kota Bogor, Ahmad Aswandi kecewa soal core business Trans Pakuan. Foto : dok.net/SiBro

“Jangan dilupakan bahwa Perumda Trans Pakuan core business utamanya adalah transportasi. Bukan masalah iklan, advertising, perparkiran, bukan masalah itu. Core business utamanya adalah transportasi,”ungkap Kiwong sapaan akrab Ahmad Aswandi dengan nada kecewa.

Sebaiknya Perumda Trans Pakuan, harus menyelesaikan dulu aktivitas di core business utamanya, pengelolaan transportasi BisKita.

Menurut Kiwong, Perumda Trans Pakuan sudah berubah nama dari Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT). Perubahan nama ini, seharusnya Perumda Trans Pakuan bisa berdiri di kaki sendiri dan mampu menyelesaikan masalah sendiri. Tanpa harus meminta Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).

Baca juga    :Berantas Peredaran Narkoba, BNNK Bogor Bakal  Ungkap Sejumlah Kasus Narkoba Di Kabupaten Bogor.

“Ya, kita lihat apakah mereka (Trans Pakuan) bisa mengurai masalahnya, yang terjadi hari ini dan harus bisa mapan sebagai suatu perusahaan. Adanya permintaan PMP , itu bisa kita pahami dan bisa dirasionalkan sama kita, Insya Allah pasti ditolong,” ungkapnya

Anggota Komisi II ini, kembali mengingatkan belum selesainya permasalahan di Perumda Trans Pakuan bisa berdampak pada penganggaran di 2023 mendatang. seperti pada program reduksi angkutan kota (angkot) 3:1 menjadi bus.

Sebagai perusaahan transportasi, seharusnya Perumda Trans Pakuan berperan sebagai pemain utama harus mengatur semuanya. Bukan sebaliknya justru disetir oleh pihak swasta yang berkonsorsium dalam mengelola BisKita Transpakuan.

“Harapan kita, bisa kolaborasi Perumda dengan Dishub, program pemerintah transportasinya jalan. Perusahannya juga bisa jalan. Semuanya dikelola oleh Perumda, bukan swasta,” pungkas Kiwong.

Sekedar diketahui, Perumda Trans Pakuan kini masih dihantui berbagai persoalan terkait pengelolaan transportasi BisKita. Tak heran persoalan di Perumda Trans Pakuan tentunya menjadi sorotan Komisi II DPRD Kota Bogor.

Seperti masalah kejelasan aset yang saat ini dimiliki Perumda Trans Pakuan termasuk Business Plan sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan Kota Bogor.

Bahkan anggota Komisi II, juga mempertanyakan keberadaan 49 unit BisKita yang saat ini beroperasi adalah milik Kodjari. Bahkan dosa-dosa terdahulu semasa PDJT kota Bogor, seperti hutang gaji karyawan yang nilainya hingga miliaran harus segera dituntaskan.

Hal lain yang sempat menjadi sorotan Komisi II semasa PDJT Kota Bogor, adalah keberadaan kantor yang terkesan kumuh serta sampah berserakan.

Menjawab tantangan dan bisnis plan sebagai perusahaan plat merah yang mengelola transpotasi BisKita di Kota Bogor, Direktur Perumda Trans Pakuan, Lies Permana Lestari sempat memaparkan program kerjanya dihadapan anggota Komisi II DPRD Kota Bogor.

Menurutnya, salah satu program kerjanya adalah melakuka ‘revenue stream‘ melalui pemanfaatan halte. Nantinya, iklan-iklan bisa dipasang di setiap halte yang ada di Kota Bogor, sehingga bisa menambah pendapatan bagi PDJT Kota Bogor.

Skema bisnis lainnya, berencana untuk membuka bengkel untuk mengoptimalkan pool bis Bubulak.

“Selain untuk bengkel pemeliharaan kendaraan perusahaan, nantinya bengkel tersebut juga bisa digunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas lainnya,”papar Lies.

Namun saat Direktur Perumda Trans Pakuan, Lies memaparkan core business dalam pengelolaan Transportasi BisKita, ternyata soal side business lebih dominan ketimbang core business utamanya Transportasi sehingga membuat kecewa anggota Komisi II DPRD Kota Bogor.

Editor  : Azwar Lazuardy

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
Close
Close