BRO. KOTA BOGOR – Pemkot Bogor bakal gigit jari menyusul adanya surat pemberitahuan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang batal melanjutkan subsidi bagi program Buy The Service (BTS) BisKita Trans Pakuan.
Padahal, sebelumya Pemkot Bogor sesumbar bahwa subsidi layanan angkutan umum perkotaan melalui skema BTS akan dilanjut oleh BPTJ.
Batalnya kelanjutan subsidi BTS tertuang dalam surat pemberitahuan kepada Pj Wali Kota Bogor nomor AJ.005/BPTJ/2025 tertanggal 10 Januari 2025, yang ditandatangani oleh PLT Kepala BPTJ, Suharto.
Baca Juga : Dewan Geram Gegara Kodjari Tidak Transparan Anggaran Biskita
Dalam surat tersebut, BPTJ berdalih batal melanjutkan subsidi lantaran adanya rasionalisasi anggaran pada Kemenhub.
Kendati demikian, BPTJ tetap meminta pemerintah daerah untuk menjalankan program BTS sesuai Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2025.
Informasi tentang pembatalan subsidi BisKita itupun dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra.
Baca Juga : Gegara Layanan BisKita Trans Pakuan Dihentikan, DPRD Geram Pemkot Bogor Inkonsistensi
“Memang kita terima surat,hari Senin (13/1) dan langsung dirapatkan oleh Pak Pj Wali Kota. Pemkot masih berusaha untuk meminta kembali ke kementrian, karena surat tersebut masih pembahasan ditunda atau dibatalkan,” ujar Marse kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).
Menurutnya, pihak Dishub tengah paralel melakukan persiapan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp10 miliar yang telah dianggarkan sebelumnya, sambil menunggu kebijakan final dari kementrian.
“Pendampingan masih kita minta untuk mempersiapkan secara teknis dengan tim BTS yang terdiri dari Dishub, BKAD, Bapenda, Bapperida, Bagian Hukum, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),” ungkapnya
Seperti diketahui, anggaran Rp10 miliar untuk operasional dua koridor BisKita hanya dapat menjalankan program BTS selama enam bulan kedepan. Sedangkan biaya untuk mengoperasikan Biskita selama setahun membutuhkan anggaran Rp29 miliar.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy mengatakan bahwa Pemkot Bogor masih bisa menggunakan anggaran Rp10 miliar untuk operasional Biskita yang telah dianggarkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Masih bisa digunakan, kan masih ada itu anggarannya (Rp10 miliar),” ucap Rusli saat dihubungi melalui pesan singkat .(14/1)
Sementara pantauan bogornetwork.com, puluhan BisKita terparkir di Pol bus, jalan Abdulah bin Nuh tak jauh dari Terminal Bubulak Bogor Barat.
“Maaf kami mendapat perintah dari pimpinan agar tidak boleh mengambil foto BisKita, silahkan koordinasi dulu dengan pihak BPTJ atau ke ibu Dewi,” jelas Nata Satpam yang berada di pintu gerbang pool BisaKita ketika wartawan berusaha memfoto BisKita yang terparkir di sana, Selasa (14/1/25)
Bahkan dipintu gerbang pool BisKita ditutupi terpal putih agar tidak terlihat puluhan BisKita terparkir.
Sekedar informasi, warga pengguna Transportasi umum BisKita dihebohkan adanya kebijakan penghentian operasional BisKita selama sebulan sejak 1 Januari 2025 lalu.
Meski Pimpinan Dewan mengaku Geram atas dihentikannya operasional BisKita oleh Pemkot Bogor, namun DPRD Kota Bogor tetap siapkan kucuran dana operasional Rp10 Miliar agar moda transportasi umum BisKita bisa kembali melayani kebutuhan transportasi publik yang nyaman dan aman di Kota Bogor.
Editor : Adjet
