Kejaksaan Negeri Kota Bogor Siap Jadi Konsultan Para Lurah

BRO. Kejaksaan Negeri Kota Bogor memberikan pembinaan pengelolaan keuangan kelurahan kepada seluruh lurah dan camat di Taman Ekspresi, Sempur  Kota Bogor, pada Rabu (30/9/2020).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor, Hery Hermanus Horo mengatakan, kejaksaan ini fungsinya bukan hanya penindakan, tapi salah satunya adalah pencegahan.

Tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati, ini tupoksi kejaksaan baik bidang perdata dan intelejensi.

Sehingga pihaknya kedepannya akan lebih inten jadi akan ada FGD ataupun hal lainnya melibatkan semua stekholder dari tokoh masyarakat dan teman media.

Baca Juga :Kejari Bogor Tolak Permohonan Bima Arya Terkait Penangguhan Penahanan 5 Tersangka Korupsi BOS

“Kami galakan hal seperti ini, pada dasarnya kantor Kejaksaan ini adalah wilayah publik jadi siapapun bisa datang untuk konsultasi. Karena kami selain pencegahan bisa untuk konsultasi juga. Bukan hanya dari represif saja, kami akam membuka diri karena sudah kerjaan kami itu,” tutur Hery.

Hery melanjutkan, seperti apa yang dirinya sampaikan hari ini (red.Rabu 30/9), pemahaman tentang pengelolaan keuangan negara ini tidak mudah tadi sebagaimana disampaikan oleh lurah dan camat sebagian belum memahami proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), jadi bukan hanya memahami bagaimana mengelola dana kelurahan saja.

“Tetapi memahami undang-undang sektoralnya, proses PBJ ya disampaikan tentang UU Jasa Kontruksi. Perlu jadi bekal untuk melaksanakan dana kelurahan, lurah di Kota Bogor tidak dirancang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengguna Anggaran (PA),” tuturnya.

Baca Juga :40 Saksi Diperiksa Terkait Dugaan Penyimpangan BOS, Kejari Bogor Masih Hitung Kerugian Negara

Hery menambahkan, jadi ini salah satu fungsi pihaknya untuk memberi pemahaman kepada lurah dan camat dalam mengelola keuangan negara.

“Kami coba nanti isi kekurangannya, tadi diskusi bisa dilihat ada pemahaman kurang kerja kontruksi dan PBJ. Kedepan akan membuat SOP kecil sebagai pegangan mereka,” tambahnya.

Hery optimis, intuk Kota Bogor lurah ASN akan lebih mudah, beda dengan Kepala Desa (Kades) yang merupakan jabatan politis.

“Kota Bogor sebagai penyangga ibukota bisa menjadi branch march sebagai pengelola dana kelurahan yang baik dan benar,” harap Hery.

Di tempat yang sama, Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan, kalaupun diakhir dirinya bisa mengantar para lurah bertemu dengan Kejari, Kejari akan membuka peluang komunikasi dikantor dan ini jarang terjadi.

Sehingga menjadi kesenangan sendiri, karena lurah dan camat dalam bekerja akan lebih tenang.

Kajari lugas menyampaikan selama tidak ada niat buruk jangan khawatir, tapi jangan merasa berbuat benar tapi ada laporan hingga bisa ‘digoreng’ dan masuk laporan.

“Teknis bukan dilurah, tidak paham kontruksi. Tetapi jangan khawatir selama tidak ada kepentingan pribadi atau apapun, tidak ada rekayasa itu akan bisa. Tetap protokol dilaksanakan, laporan perkembangan harus benar. Tidak asal tanda tangan tapi hasilnya tidak dilihat,”pungkasnya.

Penulis : Iduy.YD
Editor : Azwar Lazuardy