Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Ingatkan Walikota Bima Arya Program Rerouting Dan Reduksi Angkot Belum Selesai
BisKita Trans Pakuan Resmi Jadi Angkutan Umum Massal Kota Bogor
BRO. Sebanyak 10 armada BisKita Trans Pakuan Bogor, awal November ini mulai dioperasionalkan. Transportasi Massal ini, digadang – gadang menjadi evolusi transportasi di Kota Bogor karena akan menggantikan transportasi angkutan kota yang sudah tidak layak pakai.
Pemerintah Kota Bogor bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan uji Coba BisKita Trans Pakuan. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Polana B Pramesti bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya melakukan flag off Soft Launching layanan Biskita Trans Pakuan, di Plaza Balai Kota Bogor. Selasa (2/11)
Uji coba BisKita dikoridor 5 dengan rute Ciparigi – Stasiun Bogor ini, akan bebas biaya hingga akhir tahun. Untuk itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin meminta agar Pemerintah Kota Bogor dan Wali Kota Bogor Bima Arya dapat dan harus mengelola bus baru ini dengan baik.
“Jangan terlelap dalam euforia, perawatan bus harus diperhatikan, terlebih keberadaan bus ini masih full subsidi pemerintah karena gratis. Jangan sampai nanti di akhir tahun malah sudah rusak,” ujar ZM panggilan akrabnya, Selasa (2/11).
ZM yang juga menjabat sebagai ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor mengaku mendukung keberadaan bus dan program Buy The Service (BTS) di Kota Bogor. Namun ia lagi-lagi mewanti-wanti Wali Kota Bima Arya agar sekiranya kehadiran bus ini sejalan dengan program rerouting dan reduksi angkot yang menjadi satu-satunya persoalan yang belum terselesaikan hingga periode kedua Bima Arya.
Bahkan ZM juga mengaku dirinya sebagai wakil rakyat tidak mau melihat nasib puluhan bus baru ini akan bernasib sama dengan bus Trans Pakuan yang kini sudah menjadi bangkai di Terminal Bubulak.
“Pemkot harus serius dan konsisten dalam mengelola moda transportasi massal ini, program BTS harus sejalan dengan komitmen konversi angkot ke bus. Karena tujuannya mengurangi kemacetan tanpa mengurangi pelayanan transportasi kepada masyarakat. Jangan sampai terulang pengalaman pengelolaan trans pakuan terdahulu yang dianggap gagal dan malah menyisakan masalah,”jelasnya.
Dibagian lain, Zaenul Mutaqin kembali mengingatkan kepada Pemkot Bogor agar memperhatikan nasib para supir angkot yang dijadikan supir bus.
Baca Juga : Apa kabar Relokasi PKL Merdeka ?
“Walau bagaimanapun konversi angkot ini pasti berpengaruh terhadap hilangnya mata pencaharian bagi sebagian sopir angkot yang tidak terakomodir menjadi sopir bus trans pakuan. Tidak mungkin seluruh sopir angkot bisa beralih menjadi sopir bus, karena jumlah bus jauh lebih sedikit dari jumlah angkot yang dikonversi. Inilah masalah yang akan timbul, dan tentu saja harus dicarikan solusinya oleh pemkot,” tegasnya.
Pengelolaan bus Trans Pakuan ini diketahui akan dikelola oleh konsorsium PDJT, selagi Pemkot Bogor melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan yang didirikan sejak 2006 ini.
ZM berharap dana dari pemerintah pusat bisa dikelola dengan baik, sehingga menghadirkan kenyamanan dan rasa aman kepada warta Kota Bogor dalam menggunakan moda transportasi massal.
“Dana puluhan miliar untuk mengoperasikan BTS ini harus dikelola dengan baik. Nantinya kami juga akan menggunakan hak pengawasan kami untuk memastikan anggarannya tepat guna,” pungkasnya. (Adv/HUMPROPUB)
Editor : Azwar Lazuardy
