BRO. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berharap Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Desember 2020 berlangsung adil dan jujur. Makanya, Ia mengharamkan politik uang atau money politic dalam hajat demokrasi tersebut.
“Pilkada mendatang harus bebas dari politik uang. Harus fair,” ucap Firli di Bandar Lampung, Kamis (6/8/2020).
Ketua KPK menceritakan ada dua kegiatan dalam kunjungan kerjanya di Lampung. Pertama, lanjutnya, karena rangkaian kegiatan metode pencegahan agar tak terjadi korupsi. “Sekaligus persiapan untuk Pilkada 2020,” kata Firli.
Ia menyebutkan di Provinsi Lampung ada delapan kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada.
Pihaknya melakukan pertemuan bersama pemerintah daerah, KPU, Bawaslu dan instansi terkait lainnya terkait persiapan pilkada di Lampung.
Ketua KPK mengharapkan pilkada berjalan fair (adil dan jujur) bebas dari politik uang (money politic) karena salah satu penyebab korupsi adalah biaya politik terlalu tinggi.
“KPK dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan KPU, Bawaslu RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menandatangani fakta integritas agar tak terjadi politik uang di pilkada,” kata dia.
Firli menyebutkan ada 270 kabupaten/kota dan provinsi yang bakal menyelenggarakan pilkada. “Kita berhatal pilkada menghasilkan pemimpin yang dapat mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945,” ucapnya.
Penulis : Irwan Syah
Editor : Arie Surbakti
