Mendikbud Sebut Kesempatan Dapat Kuota Gratis 35GB Masih Ada Waktu, Mendagri Minta Pemda Proaktif Ingatkan Sekolah

BRO. Menteri Pendidkan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memastikan bulan ini pihaknya akan membagikan kuota gratis untuk siswa 35GB/ bulan, guru 42 GB/bulan, serta mahasiswa dan dosen 50GB/bulan.

“Subsidi kuota internet itu untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama empat bulan (September-Desember),” katanya saat rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah secara virtual, Rabu 02 September 1010.

Rapat yang membahas terkait kesiapan kepastian kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) maupun pembelajaran tatap muka (PTM) di masa Pandemi Covid-19 terlaksana dengan baik ini, Nadiem mengingatkan masyarkat bahwa kesempatan untuk mendapatkan kuota internet gratis masih ada waktu.

Baca Juga: Perlu Diketahui Begini Permendikbud Soal PPDB 2020/2021

Maka dari itu, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan subsidi kuota gratis dalam rangka menunjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), untuk segera melengkapi persyaratan.

“Kemudian kepala satuan pendidikan harus melengkapi nomor telepon seluler (ponsel) peserta didik yang aktif melalui aplikasi dapodik (Daftar Pokok Peserta Didik) sebelum 11 September 2020,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menyatakan agar kebijakan pembelajaran di masa Pandemi Covid-19 terlaksana dengan baik di daerah, Pemda untuk proaktif mengingatkan sekolah agar subsidi kuota internet ini ini tersalurkan.

Baca Juga: Ini Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah yang Diterbitkan Kemendikbud

“Kepada pemerintah daerah untuk memastikan sekolah yang sudah PTM di zona merah dan zona oranye untuk kembali belajar dari rumah. Untuk zona hijau dan kuning, saya minta Pemda mempersiapkan dana untuk membantu sekolah memenuhi protokol kesehatan yang terdapat di daftar periksa kesiapan pembelajaran dan mengawal implementasinya,” kata Tito.

Tito juga mengimbau kepada pemda untuk memberikan pemahaman bahwa kurikulum darurat dan modul pembelajaran tersedia dan dapat digunakan, akselerasi testing populasi di daerah untuk memenuhi standar minimal jumlah tes (1 orang per 1,000 penduduk setiap minggu untuk semua daerah) sehingga peta risiko zonasi lebih akurat.

Baca Juga: Diduga Terlibat Korupsi BOS, Kontraktor di Bogor Ini Ditetapkan Tersangka

“Saya meminta Pemda untuk mengingatkan sekolah memastikan pengisian nomor handphone siswa di dapodik untuk menerima bantuan penyediaan kuota,” pesannya.

Ia juga menyampaikan pemerintah pusat telah mengalokasikan dukungan dan bantuan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Pemerintah daerah dapat membantu membiayai pemenuhan kebutuhan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka seperti sarana sanitasi dan kebersihan.

Baca Juga: Diduga Terlibat Korupsi BOS, Kontraktor di Bogor Ini Ditetapkan Tersangka

Kemudian pengukur suhu tubuh tembak, dan masker, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri. “Pemda diimbau untuk memastikan dan mengawasi implementasi SKB di sekolah,” kata Tito.

Penulis: Hari YD
Editor: Azwar Lazuardy