BRO, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menolak permintaan 5 Kepala Daerah Bodebek untuk menghentikan operasional kereta rel listrik ( KRL) commuterline selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan di Jabodetabek.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan, KRL tetap dioperasikan untuk melayani warga yang bekerja di sektor-sektor usaha yang tetap boleh beroperasi selama PSBB.
Untuk KRL di Jabodetabek yang telah ditetapkan PSBB, pengendalian yang dilakukan adalah dengan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama PSBB,” ujar Zulfikri melalui siaran pers, Jumat (17/4/2020).
Menurutnya, pengendalian yang dilakukan adalah membatasi jumlah penumpang dan waktu operasional. KRL hanya boleh beroperasi pada pukul 05.00 sampai 18.00 WIB. Sementara jumlah penumpang dibatasi maksimal 35 persen dari kapasitas normal. Sebab, KRL dikategorikan sebagai kereta api perkotaan.
“(Penumpang) KA perkotaan maksimum 35 persen dari kapasitas penumpang. Tidak boleh ada yang berdiri, semuanya menerapkan physical distancing,” ujarnya.
Sebelumnya, lima kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) mengusulkan kepada PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (PT KCI dan PT KAI) untuk menghentikan sementara operasional KRL commuter line.
Operasional KRL diminta dihentikan selama 14 hari penerapan pembatasan sosial berskala besar di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek). Usulan tersebut juga didukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Gubernur Anies menyampaikan usulan itu kepada Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (14/4/2020). Langkah penghentian sementara operasional KRL tersebut dinilai mampu menekan penyebaran Covid-19.
“Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada Pak Menhub Ad Interim untuk operasi kereta commuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung,” ujar Anies, Kamis (16/4/2020).
“Kenapa ditutup, karena risikonya terlalu besar. Dengan kondisi seperti sekarang, di mana pengendaliannya lemah, kami tidak bisa menjamin pembatasan social distancing di dalam kereta bisa terwujud,” kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim, Selasa.
Usulan tersebut muncul setelah melihat kondisi masih padatnya KRL selama penerapan PSBB. Langkah penghentian sementara operasional KRL tersebut dinilai mampu menekan penyebaran Covid-19. Namun, ada juga yang beralasan karena urusan keluarga.
Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah pusat, sudah ada 5.923 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 520 orang diantaranya meninggal dan 607 pasien sembuh.
Penulis: Adi Kurniawan
Editor: Adi Kurniawan
