Proyek Miliaran Rupiah Gedung Perpustakaan Diduga Menuai Masalah, DPRD Panggil Diarpus Kota Bogor

BRO . BOGOR – Komisi I DPRD Kota Bogor, memanggil Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Bogor sebagai tindak lanjut dari hasil inspeksi mendadak (Sidak) Komisi I ke proyek pembangunan gedung perpustakaan daerah di eks gedung DPRD Kota Bogor.

Menurut Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima dalam rapat tersebut Komisi I menyoroti tahapan administrasi dan pengerjaan proyek yang memiliki nilai Rp23 miliar. Hal tersebut, dikarenakan saat menggelar sidak beberapa waktu lalu, Komisi I DPRD Kota Bogor menemui adanya pekerjaan pemasangan keramik, padahal seharusnya pengerjaan di tahun ini berfokus kepada pengerjaan interior.

Rapat yang digelar pada Kamis (2/6), dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima dan diikuti oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono beserta anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah, Endah Purwanti, Mahpudi Ismail, Ence Setiawan, Restu Kusuma, Akhmad Saeful Bakhri dan H. Mulyadi.

Baca Juga    :Pembangunan Masjid Agung Bogor Sudah 6 Tahun, Enggak Beres-Beres, Kenapa Sih ?

“kami tanyakan terkait laporan tender, SPK dan dokumen kontrak. Karena pengerjaannya masih pemasangan keramik. padahal tahapan pengerjaannya di tahun ini harusnya pengadaan untuk interior. Jadi kita ingin tahu lebih detil dokumen perencanaan sampai pada tahapan pelaksanaan supaya lebih jelas dan terukur,” ujar Safarudin, Senin (6/6).

Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor lainnya Restu Kusuma dan Endah Purwanti juga mempertanyakan terkait laporan tender, SPK dan dokumen kontrak.

Baca  Juga    :Ketua DPRD Sentil Bima Arya Sudah 6 Kali HJB, Pembangunan Masjid Agung Bogor Belum Beres Juga

“ Jadi, kami ingin mengetahui lebih detil dokumen perencanaan sampai pada tahapan pelaksanaan supaya lebih jelas & terukur.” ungkap Restu dan Endah.

Sedangkan anggota lainnya Akhmad Saeful Bakhri mengaku khawatir akan terjadinya keterlambatan pengerjaan perpustakaan. Menurut pria yang akrab disapa Gus M ini, keterlambatan pengerjaan proyek itu bisa terjadi karena beberapa variabel, salah satunya masalah administrasi.

“Seperti pekerjaaan tahap 1, ada adendum pekerjaan. Nah ini bisa saja membuat keterlambatan. Untuk tahap 2, kita lihat ada penurunan harga penawaran yang signifikan yang ditawar sama penyedia jasa. Kita kuatir akan ada adendum lagi,” ujar Gus M.

Jika menelisik laman LPSE Kota Bogor, pagu anggaran untuk proyek Perpusda Kota Bogor ini senilai Rp10 miliar, namun berdasarkan hasil tender, pengajuan proyek menjadi Rp8 miliar. Hal ini pun menjadi perhatian khusus dari Gus M.

Berdasarkan laporan awal dari Diarpus Kota Bogor, proyek yang sudah dikerjakan sejak Mei ini ternyata baru mencapai 5 persen pengerjaan. Hal ini pun, menjadi perhatian dari Komisi I DPRD Kota Bogor. Karena, pembayaran proyek dinilai terlalu menguntungkan pihak kontraktor, tanpa adanya kepastian kualitas proyek.

” Dinas dan konsultan pengawas harus melakukan pengawasan berkala karena kita kuatir akan ada penurunan kualitas bangunan,” tegas Gus M.

Bahkan kata Akhmad Saeful, ada laporan Dinas yang menjelaskan bahwa Penyedia jasa sudah mencairkan anggaran uang muka 20 persen dari nilai kontrak.

Saat ini, Komisi I DPRD Kota Bogor tengah menindaklanjuti sekaligus memerlajari adendum dari proyak pembangunan perpusda tahap I dan II.

Editor  : Adjet