Berita UtamaBogorianNews

Proyek Puluhan Milyar di Kota Bogor Jadi Temuan BPK

Temuan BPK dalam ketidakpatuhan SKPD menyoal kelebihan bayar dalam pengerjaan Proyek Strategis Kota Bogor  membuat wakil rakyat di DPRD Kota Bogor kecewa.

KOTA BOGOR, BRO-Sejumlah proyek strategis di Kota (Pemkot) Bogor yang bernilai fantastis ternyata menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Temuan BPK yang berpotensi merugikan keuangan negara itu, misalnya soal kelebihan pembayaran sebesar Rp.600 pada proyek revitalisasi Perpustakaan Daerah Kota Bogor.

Kasus serupa terjadi pula pada proyek Alun-alun Kota Bogor. Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor sebagai penanggungjawabnya. Seperti diketahui, pembangunan Alun-alun Kota Bogor menjadi proyek prestisius Pemkot Bogor.Alun-alun Kota Bogor diresmikan tepat pada hari ulang tahun Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto di akhir tahun 2021 lalu.

Kecerobohan SKPD gegara kelebihan bayar dalam pengerjaan proyek strategis dengan nilai anggaran mencapai belasan miliar itu membuat kecewa wakil rakyat di Gedung DPRD Kota Bogor. Anggota dewan juga kesal karena SKPD pelaksana salah satu proyek belum menindaklanjuti LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Bogor tahun anggaran 2021.

Baca Juga   :DPRD Kota Bogor Kecewa, Tiga SKPD Belum Tindaklanjuti Temuan BPK

Kekecewaan para Wakil Rakyat terungkap saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja dengan Inspektorat Kota Bogor pada Senin, 18 Juli 2022 yang lalu. Agenda rapat menindaklanjuti LHP BPK RI atas LKPD Kota Bogor Tahun Anggaran 2021.

Temuaan BPK pada Revitalisasi Gedung Perpustakaan Kota Bogor. Foto ;dok Diarpus/SiBro.

“Kami sangat kecewa ada tiga dinas yang belum menyetorkan hasil temuan BPK. Ini harus menjadi atensi khusus agar tindak lanjut rekomendasi BPK bukan sekedar surat instruksi Wali Kota kepada dinas masing-masing, tetapi disertai upaya penyelesaian atas tindaklanjut dari SKPD, atas rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor, Juniarti Estiningsih membenarkan adanya temuan BPK terkait pelaksanaan sejumlah proyek tahun anggaran 2021. Dia menyebut salah satu bahan LHP BPK RI adalah adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp 416 juta pada proyek Alun-alun Kota Bogor.

Esti, sapaan akrab Kadisperumkim mengatakan, kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan kontraktor pelaksana proyek Alun-alun kepada Pemkot Bogor, yakni sebesar Rp 416 juta. “Ya (jumlah kelebihan  pembayaran). Sudah kita laporkan ke pelaksana kegiatan atas temuan itu,” ucap mantan Camat Bogor Barat itu kepada wartawan di Kota Bogor,Selasa 25 Juli 2022 lalu.

Ilustrasi : Walikota Bima Arya berselfi bersama warga di Alun-Alun Kota Bogor yang jadi temuan BPK. Foto : SiBro

Seperti diketahui proyek Alun-alun Kota Bogor tersebut dikerjakan PT. Samudera Adi Nusantara sebagai pemenang tender. Anggarannya Rp 13,6 miliar, berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Esti juga menyampaikan bahwa usai melakukan pelaporan kepada pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor, meminta tenggat waktu hingga akhir tahun, untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran tersebut.

Dirinya mendesak agar pihak kontraktor segera menyelesaikan permasalahan yang ada, untuk melunasinya sebelum batas tenggat waktu yang ditetapkan BPK RI.

” Kita minta September harus selesai, dan mereka juga sudah menyanggupinya, itu sudah tertuang dalam surat pernyataan dari mereka, suratnya bermaterai,” jelasnya.

Publik Bogor pun mendesak Bima Arya agar segera menuntaskan pembangunan prioritas Kota Bogor sesuai janji politiknya. Bahkan temuan BPK seharusnya menjadi pelajaran dan menjadi bahan evaluasi pihaknya ke depan.

” Bima Arya jangan hanya sekedar tayang sejumlah proyek strategis semata.Tapi juga harus mengedapankan kualitas dan pengerjaannya pun tidak boleh asal jadi. Buruknya kualitas pengerjaan proyek bisa berdampak sebagai ‘bom waktu’ bagi penggantinya,” pinta Sahabudin

Untuk diketahui, berbagai temuan ketidakberesan proyek pembangunan pernah juga terjadi di Pemkab Bogor. Bahkan publik pun sempat dikejutkan Bupati Bogor Ade Yasin ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang ternyata berkaitan dengan temuan BPK saat itu.

KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Kasusnya kini telah bergulir di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

 

Penulis : DODY
Editor : Adjet

 

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
Close
Close