Siapa Berani Ikut Lelang Jabatan Kadis PUPR dan Perpustakaan Kota Bogor, Gaji Rp25 Juta ?
“Ada 11 program-program prioritas, pedestrianisasi, pembangunan jalan, (Pembangunan Jembatan) Otista, RSUD, dan sebagainya. Itu harus kita kawal,” ujar Wali kota Bima Arya
BRO. KOTA BOGOR – Pemkot Bogor, terpaksa melakukan lelang jabatan atau open bidding untuk menempati dua jabatan strategis yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) dan Penataan Ruang dan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Bogor, yang hingga kini masih kosong.
Lelang jabatan dilakukan secara terbuka ini, tentunya menjadi tantangan bagi pejabat di lingkungan Pemkot Bogor untuk bisa mengikuti seleksi open bidding untuk menduduki kursi panas yang selama ini sarat dengan berbagai permasalahan.
“Kreteria yang layak menempati Kadis PUPR adalah , sosoknya harus bisa memastikan pekerjaan-pekerjaan di Kota Bogor semuanya memiliki kualitas yang baik,” jelas Wali Kota Bogor, Bima Arya kepada awak media (8/2)
Kemudian Bima juga mengisyaratkan semua pengerjaan juga dilakukan tepat waktu, semua kegiatan dapat terserap maksimal dan yang paling penting, tidak ada yang melakukan intervensi terhadap kegiatan-kegiatan di Pemkot Bogor.
“ Saya akan lebih selektif dalam proses open bidding yang dilakukan kali ini, mengingat ada banyak program prioritas yang harus berjalan pada tahun anggaran 2023,”ungkapnya
Bima Arya juga berjanji akan mengawal langsung untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, tepat waktu, dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bogor.
“Ada 11 program-program prioritas, pedestrianisasi, pemenuhan jalan, (Pembangunan Jembatan) Otista, RSUD, dan sebagainya. Itu harus kita kawal,” ujar Bima.
Untuk diketahui dua jabatan kepala dinas PUPR dan Diarpus Kota Bogor, sengaja dikosongkan pada saat perombakan pejabat yang dilakukan Wali Kota Bogor, Bima Arya, beberapa pekan lalu.
Untuk lelang jabatan (open bidding) ini, pendaftarannya sudah dibuka sejak 8 Februari 22023 lalu.
Sedangkan kekosongan dua jabatan ini menjadi perhatian dan cacatan khusus bagi ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.
Ia menilai dua pejabat hasil open bidding nanti harus memiliki kemampuan integritas, kemudian kemampuan teknis, mulai dari perencanaan hingga semua aspeknya.
“ Ini sangat penting ,mengingat Dinas PUPR merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sangat strategis,” pinta Atang Trisnanto.
Berdasarkan catatan, ada beberapa persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik , seperti proyek jalur sepeda di jalan Sudirman, Pedestrian di jalan Pandu Raya termasuk Penataan jalur Suryakencana yang dinilai pengerajaannya banyak menuai masalah.
Bahkan para pelaksana beberapa proyek strategis ternyata harus mengembalikan kelebihan bayar sesuai temuan BPK. Sedangkan pengerjaan proyek Pembangunan kantor Perpustakaan Kota Bogor juga mendapat sorotan dari DPRD Kota Bogor.
Editor : Adjet
