Soal Proyek Mangkrak, Pj Bupati Bogor Ancam Kontraktor Nakal ke Jalur Hukum ; Kembalikan Uang Proyek APBD !
Ada 6 Kontraktor Nakal Belum Kembalikan Dana Proyek APBD ke Kas Daerah.
BRO. KABUPATEN BOGOR – Buruknya pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pihak kontraktor terhadap sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari APBD Kabupaten Bogor, berdampak banyak proyek APBD tidak diselesaikan alias mangkrak.
“Ini, hasil temuan-temuan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, sebagian besar akibat ulah kontraktor atau pihak ketiga yang nakal, sehingga beberapa proyek APBD di Kabupaten Bogor tidak dikerjakan sesuai target alias mangkrak,” ungkap Pj.Bupati Bogor.Asmawa Tosepu, usai Coffee Morning bersama Pimpinan DPRD , Ketua Fraksi dan pejabat Pemkab Bogor, di Setu Plaza Cibinong, Kamis (1/2).
Menyikapi proyek APBD mangkrak akibat ulah kontraktor, Pj Bupati Asmawa Tosepu, tidak ada kompromi dan bersikap tegas untuk melaporkan kontraktor nakal itu ke jalur hukum, apabila pihak ketiga atau kontraktor itu tidak mengembalikan anggaran proyek APBD ke kas daerah dalam waktu 60 hari.
“Saya langsung pimpin rapat konsolidasi percepatan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK. Kita diberi waktu 60 hari untuk memperbaikinya. Saya sudah intruksikan Kepala Inspektorat dan BPKAD Kabupaten Bogor untuk mengurusi dan menindak lanjutinya ,” tegasnya
Pj Bupati Asmawa Tosepu menyebut ada sebanyak enam kontraktor nakal yang wajib mengembalikan anggaran ke kas daerah.
“Sebagian kontraktor yang tidak menyelesaikan proyek APBD, sudah mengembalikannya,”sebutnya
Untuk Diketahui, hasil LHP BPK tahun 2023 di mana Pemkab Bogor mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan ada beberapa hal yang menjadi fokus untuk diselesaikan.
Oleh karenanya, sebagai Pj Bupati Bogor, dirinya mengaku terobsesi mulai tahun 2024 ini, Pemkab Bogor akan berusaha mendapat penilaian LHP “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari BPK.
“Saya sudah bentuk Desk Khusus untuk menangani permasalahan tesebut, agar semua utang permasalahan “PR” yang belum terselesaikan harus bisa dituntaskan. Kita Evaluasi intenal,”tandas Asmawa
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, sangat mendukung terobosan dan sikap tegas Pj. Bupati Bogor yang berkeinginan meraih predikat WTP dari BPK .
Menurut Rudy, melalui koordinasi dan sinergitas yang dibangun oleh Pj Bupati dengan dewan , akan tercipta kondusifitas pembangunan di Kabupaten Bogor, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa legislatif (DPRD) dan Pemda (eksekutif) adalah penyelenggara pemerintahan.
“Kita harus bersama-sama membangun Kabupaten Bogor ini termasuk menyelesaikan berbagai masalah pembangunan sesuai skala prioritas agar bisa mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Saya berterimakasih kepada Pj Bupati Bogor, Asmawa yang selalu koordinatif dan komunikatif,” pungkas Rudy.
Sebenarnya indikasi adanya proyek APBD mangkrak , bukan hal baru . Kadin Kabupaten Bogor sebenarnya sudah mencium aroma busuk banyak proyek APBD di wilayah Kabupaten Bogor mangkrak.
“Hasil pengamatan saya , banyak kontraktor pemenang tender yang kemungkinan tidak bisa menyelesaikan kegiatan, dan berpotensi mangrak,” ungkap ketua Kadin Kabupaten Bogor, Shinta Dec Checawati, seperti dilansir Radar Bogor (23/11/2023)
Guna mengantisipasinya, Sinta menyarankan peran konsultan cukup penting dalam melihat dan menghitung setiap proyek yang akan dilaksanakan.
“Ketidaktegasan peran konsultan proyek, bisa memiliki efek domino yang panjang sehingga potensi mangkrak pada setiap proyek akan terus berulang,” ujarnya
Editor : Adjet
