Wali Kota Bima Arya Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Kota Bogor Pada Paripurna DPRD

BRO. KOTA BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (PP-APBD) tahun anggaran 2022 dihadapan pimpinan dan anggota dewan pada rapat Paripurna DPRD setempat , Senin (12/6).

Dalam laporannya, Bima menyampaikan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 mencapai sebesar Rp2,78 triliun atau 98,69 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,82 triliun.

Diakuinya , bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya Rp2,64 triliun, maka terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp142,32 miliar atau 5,38 persen.

Sedangkan Realisasi Belanja Daerah di tahun anggaran 2022 mencapai 2,98 triliun atau 93,77 persen dari anggaran senilai Rp3,18 triliun. Kondisi ini mengalami kenaikan sebesar Rp348,62 miliar atau mencapai 13,22 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2,63 triliun.

“Capaian realisasi belanja Kota Bogor ini juga lebih tinggi dari capaian realisasi belanja nasional yang berada pada angka 88,20 persen,” jelas Bima.

Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022, Walikota Bima Arya menyatakan dari hasil audit adalah Rp161 milyar. Kondisi ini katanya mengalami penurunan sebesar Rp204 miliar atau 55,79 persen bila dibandingkan dengan SILPA (sesuai hasil audit) tahun sebelumnya sebesar Rp365 miliar.

“Adapun SILPA tersebut terdiri atas sisa dana yang peruntukannya sudah ditentukan oleh ketentuan aturan seperti Sisa Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) APBN, Sisa Dana Transfer, SiLPA BLUD, dan efisiensi belanja daerah,” ungkap Bima.

Laporan PP-APBD 2022 ini pun mendapatkan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor.

Melalui juru bicara fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor, Jatirin menyampaikan PP-APBD 2022 ini harus mencerminkan transparansi dan akuntabilitas serta didasarkan pada bahan-bahan material yang secara substansi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Jatrin juga membahas kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentunya diperlukan berkesinambungan secara optimal. Sehingga hubungan kemitraan tercipta saling asah dan saling isi dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran masing-masing antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, juga terungkap delapan catatan terhadap PP-APBD 2022 ini, diantaranya apresiasi DPRD Kota Bogor terhadap realisasi anggaran, namun DPRD Kota Bogor menilai Pemerintah Kota Bogor harus lebih optimal dalam usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, baik dari sisi pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, pengelolaan BUMD, serta usaha-usaha lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor.

“Terkait  Belanja Daerah, kami berpandangan sebaiknya Pemerintah Kota Bogor harus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah sehingga optimalisasi penerapan anggaran dapat terwujud dengan memperkecil besaran SILPA. Catatan lainnya soal Belanja Daerah tidak terlalu dihabiskan untuk Belanja Pegawai sehingga alokasi anggaran belum optimal untuk program-program yang berdampak langsung kepada warga Kota Bogor,” jelas Jatirin.

Persoalan yang paling krusial dan cukup berat di Kota Bogor, menurut Jatirin adalah memperbaiki penatausahaan aset. Oleh karena itu fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor berpandangan dalam penatausahaan aset harus dibenahi bersama-sama dengan dewan dan para stakeholder yang berkompeten.

“Perlu segera diinventarisir dan ditata kelola terkait daftar aset yang masih belum lengkap, sertifikasi belum maksimal. Perlunya akselerasi untuk digitalisasi aset sangat diperlukan agar bisa mengakses secara realtime aset di mana saja, dan bagaimana statusnya,” ujarnya

Sementara Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menegaskan PP-APBD 2022 yang dilaporan Wali Kota Bogor, segera dibahas DPRD Kota Bogor dari tingkat komisi hingga ke badan anggaran. Nantinya, Raperda PP-APBD 2022 ini akan disetujui jika pembahasan sudah selesai dilakukan di DPRD.

“Dengan disampaikannya laporan PP-APBD 2022, maka kami segera melakukan pembahasan. Kami apresiasi penurunan SILPA. Namun, kami juga akan mengevaluasi tingkat kinerja masing-masing Dinas dan OPD lainnya,” pungkasnya.

Editor : Adjet