Bogorian

Banyak Warga Tak Terdata Bansos, Bima Galang Dana Lewat Program Keluarga Asuh

loading...

BRO. Semrawutnya pendataan dan penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat untuk masyarakat terdampak Corona Virus Disease (Covid)-19, menuai reaksi beragam dari sejumlah kepala daerah di Indonesia. Mulai dari mendonasikan seluruh gaji hingga mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya hanya demi tak ingin melihat warganya kelaparan ditengah pandemi ini.

Diantaranya Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Ia berinisiatif menghimpun dana dari para donatur kemudian menyalurkannya melalui sebuah program keluarga asuh. Pasalnya dalam waktu dekat Pemkot Bogor akan meluncurkan program keluarga asuh yang merupakan jawaban atas keprihatinan dan kekhawatirannya tentang masih banyak warganya tak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non-DTKS.

“Melalui program Keluarga Asuh, Pemkot Bogor membuka ruang bagi warga untuk mengajukan bantuan melalui Sistem Kolaborasi dan Partisipasi Rakyat (Salur) yang bisa diakses di salur.kotabogor.go.id,” kata Bima Arya usai mendampingi Presiden Jokowi dalam menyalurkan bansos tunai dan pangan di Kantor Pos, Jalan Ir H Juanda, Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (13/05/2020).

Menurutnya, program Keluarga Asuh ini berfokus pada donasi dari warga ataupun perusahaan alias non APBD. Satu keluarga pemberi bantuan akan menopang satu keluarga penerima bantuan dengan jumlah dana Rp 1 juta untuk dua bulan. “Pemberi bantuan bisa memilih sendiri keluarga mana yang akan diberi bantuan lewat Salur,” ujarnya.

Bima menuturkan, warga yang ingin mengajukan bantuan Keluarga Asuh bisa mendaftar di Salur. Seluruh pengajuan yang masuk akan lebih dulu dilakukan verifikasi tim Kecamatan dengan unsur PKK, Kasi Kemasyarakatan dan TKSK serta verifikasi tim kelurahan dengan tiga unsur ditambah PLKB dari Dalduk KB. Verifikasi ini untuk memastikan warga memenuhi kriteria yang sudah ditentukan.

“Kriteria yang bisa menerima bantuan sebut saja KTP Kota Bogor, tidak termasuk penerima bantuan, tidak mempunyai penghasilan tetap, tidak memiliki aset yang bisa dijual, pekerja yang dirumahkan, kelompok rentan, seperti lansia, disabilitas, daya listrik 450 watt, memiliki keluarga yang mempunyai penyakit kronis. Seluruh kriteria ini ada bobot nilainya. Bobot yang tinggi akan jadi prioritas serta harus menyertakan foto rumah,” jelasnya.

Bima menambahkan, meski program ini baru akan dilaunching, sudah ada donatur yang siap berdonasi dan sudah ada 500 ribu lebih warga Kota Bogor yang mengakses Salur. Menurutnya, memang tidak mungkin jika hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Pasalnya, anggarannya tidak cukup. “APBD kita telah dialokasikan untuk membantu warga DTKS sebanyak 23 ribu KK,” katanya.

Penulis : Redaksi Si Bro
Editor : Hari YD

loading...
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close