BogorianIndeksNews

Ini Alasan DKPP Kota Bogor Sengaja Tahan Pembayaran 14 Ton Beras ke Perum Bulog

loading...

BRO. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor memastikan siap menjemput langsung beras bantuan sosial yang sudah diterima warga apabila berkualitas rendah. DKPP menjamin bakal menggantinya dengan beras bermutu baik melalui Perum Bulog.

“Sampai saat ini belum ada pengaduan resmi dari warga. Tapi, kalau memang ada beras tidak layak, silahkan komplain ke kami. Bawa penerima berasnya langsung atau melalui kelurahan setempat,” kata Kepala DKPP Kota Bogor, Anas S. Rasmana di kantornya, Selasa (28/7/2020).

Ia menjelaskan, dasar penyediaan cadangan beras pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5/2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, huruf Ketiga dan Kelima bahwa pengadaan beras dilakukan dengan Perum Bulog.

Simak : Baznas Kota Bogor Salurkan Bantuan 16 Ton Beras

Selain itu, Anas menambahkan, ada Pergub Nomor 37/2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah di pasal 9 Bab Penyediaan bahwa Penyediaan beras dilakukan oleh Perum Bulog. Keputusan Direksi Bulog no KD-411/DK000/02/2020 tentang harga jual beras medium untuk Lembaga/Pemerintah ditetapkan sebesar Rp. 10.543 per kilogram.

“Jadi, semua berasnya harus dari Perum Bulog langsung. Harga juga sudah diatur, sama seperti di kota lain, seperti Cianjur Bogor, Jakarta,” jelas dia.

DKPP Kota Bogor, Anas menceritakan, pada tahun ini menganggarkan penyediaan cadangan beras pemerintah sebesar Rp 140 juta atau sekitar 14.000 kilogram beras. Pendistribusian dimulai sejak 19 Mei sampai dengan awal Juni lalu. Selain itu, ada 8.000 kilogram lebih beras cadangan pemerintah tahun lalu di Perum Bulog yang juga sudah disalurkan.

Simak : Begini Protokol Kesehatan Sholat Idul Adha dan Pemotongan Hewan Kurban di Kota Bogor

“Semuanya sudah habis diserap habis masyarakat. “Cadangan beras ini hanya bantalan saja, yang tahun ini dipergunakan RW Siaga Corona, Dapur Umum dan perorangan yang tidak dapat bantuan. Sebelum Pandemi Covid-19 disalurkan ke lokasi bencana,” sebut dia.

Hingga saat ini, DKPP Kota Bogor belum membayar beras cadangan pemerintah, karena masih menunggu aduan warga jika ada yang tidak layak konsumsi. Anas mengaku sengaja belum menyelesaikan pembayaran kepada Bulog.

“Mau meng-clearkan ini dulu. Apakah memang ada yang kurang bagus atau tidak ada. Saya minta kalau mau komplain bawa berasnya. Kalau banyak kita uji lab,” ujarnya.

Simak : 237 Penonton Rhoma Irama Non Reaktif, Keluarga Abah Surya: Imun Masyarakat Pamijahan Sangat Bagus

Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar mengatakan, beras cadangan pemerintah ini telah disebarkan ke 796 RW se Kota Bogor. “Setiap RW dialokasikan 9 pax atau sebanyak 27 kilogram beras,” katanya.

Ia menyebutkan, jumlah keseluruhan yang sudah didistribusikan tahun ini sebanyak 22.183 kilogram yang berasal dari beras cadangan pemerintah tahun ini dan cadangan tahun lalu. “Tahun ini digunakan untuk dapur umum dan juga bagi warga yang belum mendapatkan bantuan.”

 

Penulis : Redaksi
Editor   : Arie Surbakti

loading...
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close