BogorianNewsPolitika

DPP Partai Golkar Restui Rusli Prihatevy Gantikan Eka Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bogor

BRO. Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, Rusli Prihatevy akan menduduki posisi jabatan sebagai Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor menggantikan Eka Wardhana yang di PAW DPD Partai Gokar Jawa Barat.

Pergantian salah satu pimpinan DPRD Kota Bogor itu terungkap saat Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin menggelar Rapat paripurna Pembukaan Masa Sidang ketiga,Selasa (10/5).

“Ini sesuai dengan surat yang dilayangkan DPP Partai Golkar dengan nomor B-767/Golkar tanggal 19 April 2022 perihal persetujuan pergantian antar waktu pimpinan DPRD Kota Bogor sisa masa jabatan 2019-2024,”ungkap Jenal.

Dalam surat tersebut, DPD Partai Golkar Jawa Barat nomor B-22/GOLKAR/I/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Instruksi Surat dari DPD Partai Golkar Kota Bogor nomor P039/GOLKAR/IV/2022, tanggal 30 April 2022 perihal permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD Kota Bogor sisa masa jabatan 2022-2024 bahwa DPP Partai Golongan Karya menunjuk saudara Muhamad Rusli Prihatevy, SE sebagai Pimpinan DPRD Kota Bogor.

Namun demikian, sambung Jenal untuk melantik wakil pimpinan baru DPRD Kota Bogor masih menunggu surat dari Gubernur Jabar untuk diparipurnakan.

” Ada beberapa mekanisme yang harus ditempuh untuk melantik Pimpinan baru DPRD. Jadi tidak langsung,” Ungkap Jenal dari Fraksi Gerindra.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris DPRD Kota Bogor Boris Darurasman terkait kepastian pelantikan Muhamad Rusli Prihatevy,SE sebagai Wakil ketua baru DPRD Kota Bogor.

” Kami (DPRD) Kota Bogor belum menyerahkan surat ke Provinsi Jawa Barat perihal pelantikan tersebut,” kata Boris ketika dikonfirmasi awak media, Selasa (10/5).

Dijelaskan Boris, Pelantikkan wakil Pimpinan baru DPRD Kota Bogor mekanismenya berdasarkan surat dari DPP Golkar dan DPD Golkar Jabar serta DPD Golkar kota Bogor.

Selanjutnya ketua DPRD Kota Bogor segera bersurat ke Gubernur Jawa Barat melalui wali kota Bogor.

” Nantinya, surat itu diproses dan diteliti oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Kemudian diterbitkan SK oleh Biro Hukum melalui koordinasi dengan Sekretaris Daerah Jabar,”jelasnya

Permasalahannya adalah apakah surat yang ditandatangani Gubernur jabar bisa tepat waktu atau tidak ?

” kita tidak tahu, kapan surat itu diserahkan kembali ke Wali Kota dan DPRD Kota Bogor,”pungkas Boris.

Editor : Adjet

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
Close
Close