BRO, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta Pemprov DKI Jakarta lebih memperhatikan delapan sektor yang mendapatkan pengecualian saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya. Terutama untuk mobilitas massa yang datang dari luar Jakarta untuk bekerja.
“Pemprov DKI Jakarta harus lebih ketat membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang datang dari daerah untuk bekerja di DKI Jakarta. Seperti yang terjadi di Bogor, masih banyak warganya yang beraktivitas di Jakarta saat PSBB,” ujar Wakil Wali Bogor Dedie A. Rachim kepada Si Bro di Bogor, Selasa, (14/4/2020).
Menurut Dedie, harus ada kontrol yang ketat oleh Pemprov DKI Jakarta, misalnya pengawasan diperketat untuk masyarakat luar Jakarta yang datang untuk bekerja. karena beresiko menularkan atau tertular virus covid-19 akibat masih adanya mobilisasi massa.
“Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur juga akan melakukan evaluasi PSBB. Harus ada langkah-langkah yang lebih tegas, lebih drastis, guna memastikan PSBB ini efektif penerapannya,” ujar dia.
Artinya, sambung Dedie, harus ada pemikiran oleh Pemprov DKI Jakarta, kira-kira sektor mana yang memang masih mengundang mobilitas masa, khususnya warga dari daerah lain yang datang ke Jakarta untuk bekerja.
“Atau jangan-jangan delapan sektor yang mendapatkan pengecualian dalam PSBB DKI Jakarta, ternyata didominasi masyarakat yang masih melakukan kegiatan,” katanya.
Penulis: R.Dewantara
Editor: Robby Firliandoko
