News

DPRD Kota Bogor Desak Pemkot Bogor Perbarui Pemetaan Daerah Rawan Bencana

BRO. KOTA BOGOR- DPRD Kota Bogor mendesak Pemkot Bogor segera melakukan pembaruan pemetaan daerah rawan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu termasuk penyelesaian pasca bencana.

Pembaruan pemetaan daerah rawan bencana, Komisi III DPRD Kota Bogor beralasan Banyaknya bencana alam yang terjadi di Kota Bogor dalam beberapa pekan kebelakangan ini dan perlu penangangan secara terpadu.

“Jadi dengan adanya dua aliran sungai besar di Kota Bogor (Ciliwung dan Cisadane, red), maka perlu adanya keterbaruan pemetaan daerah rawan bencana, kalau kita berkaca di kasus yang terjadi di Kelurahan Curug,” tegas Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Iwan, Senin (1/8).

Komisi III DPRD Kota Bogor gelar rapat Kerja rapat kerja dengan mitra kerja bahas Penanggulangan Bencana . Foto : Humpropub /SiBro

Dalam rapat kerja dengan mitra kerja dengan pembahasan evaluasi penanganan bencana di Kota Bogor, Komisi III DPRD Kota Bogor menindaklanjutinya dengan melakukan evaluasi dan monitoring.

Berdasarkan hasil rapat dengan mitra kerja, Ketua Komisi III, Iwan secara tegas meminta Pemerintah Kota Bogor untuk segera melakukan pembaruan pemetaan daerah rawan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu serta penyelesaian pasca bencana.

Tak hanya itu, penanganan bencana di Kota Bogor juga harus cepat dan tepat, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, sambung Iwan, maka kehadiran BPBD dan organisasi lainnya yang bergerak dibidang kebencanaan perlu lebih ditingkatkan lagi.

“Sehingga saat terjadi bencana itu, BPBD, Tagana, FPRB bisa bergerak cepat karena semuanya terintegrasi di satu sistem atau aplikasi yang ada, agar penanganannya cepat,” ungkap Iwan.

Sedangkan untuk penanggulangan pasca bencana, Iwan berharap birokrasi penggunaan anggaran Bantuan Sosial Tidak Terduga (BSTT) bisa dipermudah lagi. Sebab, warga yang terdampak bencana tentunya perlu bantuan yang cepat untuk menutupi kebutuhannya.

“Jadi untuk kondisi pasca bencana, rekomendasi dari kelurahan dan dinas terkait dengan ditunjang SK bencana maka anggaran BSTT itu bisa segera digunakan agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

Editor : Adjet

Show More

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button