BRO. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengklaim penyediaan 82 unit bus yang disediakan lintas instansi berhasil mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) di sejumlah stasiun, Senin (15/06/2020).
Kepala BPTJ Polana B. Pramesti mengaku kekhawatiran terjadinya lonjakan namun relatif terkendali karena
sebanyak 1.145 pengguna KRL pada jam sibuk di pagi hari telah beralih menggunakan 82 bus alternatif.
Baca Juga: Cegah Penumpukan, KAI Persilahkan Penumpang KRL Gunakan Bus Gratis di 5 Stasiun
“Pelayanan bus yang disediakan oleh lintas instansi meliputi Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bogor gratis ini berhasil meminimalisir terjadinya lonjakan yang bisa menyebabkan jaga jarak (physical distancing) tidak terjaga,” katanya dalam ketentuan pers tertulisnya, Senin (15/06/2020).
Menurutnya, angkutan bus alternatif ini semula telah disediakan Kementerian Perhubungan sejak 15 Mei 2020. “Sejak tanggal 15 Mei 2020, Kementerian Perhubungan setiap Senin pagi dan Jumat sore menyediakan layanan alternatif berupa bus tanpa dipungut biaya bagi pengguna KRL,” jelasnya.
Baca Juga: Urai Antrean Penumpang KRL, 50 Bus Dikerahkan di Stasiun Bogor
Ia menegaskan layanan bus alternatif ini, kata dia, hanya disediakan pada Senin pagi dan Jumat sore, karena berdasarkan evaluasi pada waktu tersebut jumlah pengguna KRL mengalami peningkatan sehingga ketentuan jaga jarak baik di stasiun maupun di dalam KRL dikhawatirkan tidak terpenuhi.
“Mengingat layanan ini bersifat dukungan, maka masyarakat diarahkan untuk dapat memanfaatkan layanan KRL terlebih dahulu, bus baru dioperasionalkan dalam kondisi terjadi kepadatan jumlah penumpang KRL,” katanya.
Baca Juga: Penumpang KRL Tetap Menumpuk, Pemkot Bogor Janji Evaluasi Terus Pengaturan Jam Kerja
Dalam hal penumpang sudah dapat terlayani oleh KRL dan tidak terjadi penumpukan penumpang, bus bantuan tidak akan beroperasi meski sudah disiagakan.
“Namun seiring dengan masa menuju adaptasi kebiasaan baru (PSBB Transisi/PSBB Proporsional) masyarakat yang kembali beraktifitas semakin meningkat, sehingga bus yang semula disediakan BPTJ tidak mencukupi,” katanya.
Maka dari itu, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta ikut berpartisipasi dengan menyediakan 50 unit bus sedang demikian pula dengan Pemerintah Kota Bogor dengan 10 unit bus sedang, sedangkan Kementerian Perhubungan 22 unit bus besar, sehingga kapasitas menjadi lebih memadai.
“Kami tentunya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bogor, untuk berpartisipasi mengatasi permasalahan ini,” pungkasnya.
Penulis: Yudi Irawan
Editor: Hari YD
