BRO. KOTA BOGOR – Penjaringan bakal calon Wali Kota Bogor yang digelar DPC Partai Demokrat Kota Bogor menuai polemik. Pasalnya pemberian rekomendasi terhadap Dedie A Rachim sebagai calon Wali Kota Bogor dituding tidak dilakukan tanpa proses, seperti ‘fit and proper test’ dan wawancara di DPD Jawa Barat.
“Ini kan sudah ngawur dan gak masuk akal. Masa pemberian rekomendasi terhadap salah satu calon wali kota hanya berdasarkan hasil survei bulan Februari 2024, Survei itu tidak akurat dong,” ungkap Maulana Djauhari sebagai Ketua Tim Sukses salah satu bakal calon Wali Kota Bogor, Usmar Hariman, kepada wartawan, Selasa (4/6) malam.
Kisruhnya penjaringan Bakal calon yang dilaksanakan partai berlambang Mercy itu, setelah Ketua Tim Sukses salah satu bakal calon Wali Kota Bogor, Usmar Hariman mengetahui dari pemberitaan pada 14 Mei lalu, terkait pemberian rekomendasi terhadap salah satu calon Wali Kota Bogor, Dedie. A Rachim hanya berdasarkan hasil survei pada Februari 2024.
“Sedangkan pendaftaran dan pengembalian formulir penjaringan terakhir dilaksanakan pada 30 April 2024. Bahkan pasca pengembalian formulir penjaringan tidak ada komunikasi lagi dengan DPC Partai Demokrat Kota Bogor,”ujar Maulana.
Dalam proses pemberian rekomendasi, Maulana meyakini tidak ada penilaian apapun seperti fit and proper test terhadap bakal calon lain. Dengan demikian kepatutan dan kelayakan termasuk eksistensi serta kapabilitas pendaftar tak terekspos.
“Ini sangat membingungkan dan menimbulkan pertanyaan ? bagaimana Demokrat melakukan penilaian. Padahal, Usmar Hariman adalah salah satu kader yang berdarah-darah membesarkan Demokrat. Apalagi Usmar, dalam karir politiknya dua kali jadi Ketua DPC, di dewan dua periode dan pernah di eksekutif,” cetusnya
Meski demikian sambung Maulana, portofolio yang dimiliki Usmar justru diabaikannya. Seharusnya, Demokrat melaksanakan survei terlebih dahulu terhadap bakal calon yang mengembalikan formulir sebelum menentukan pilihan.
Dikatakannya, Ide dan gagasan penjaringan bakal calon wali kota dinilainya sudah baik. Namun, Maulana berpandangan semua pendaftar berharap ada kelanjutan proses dalam ranah metodelogi dan kriteria.
“Ternyata secara sewenang-wenang, hanya berdasar hasil “survei”, salah satu pendaftar saja digunakan untuk dasar pleno. Harusnya yang disurvei itu yang ikut penjaringan saja. Tapi dalam kenyataannya nanti muncul nama-nama lain yang merupakan kehendak masyarakat,” jelas Maulana
Dibagian lain, pemberian rekomendasi kepada salah satu pendaftar calon Wali Kota, ungkap Maulana juga berdampak terhadap dari pendaftar lainnya yang menyatakan semuanya sangat keberatan.
“Jadi, dalam pekan ini pihaknya bersama-sama calon lain akan menyampaikan keberatan ke DPC Partai Demokrat Kota Bogor,” katanya
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor, Anita Primasari Mongan secara tegas menyatakan bahwa mekanisme penjaringan calon kepala daerah (cakada) dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada.
“Partai Demokrat memiliki mekanisme penjaringan Cakada yang tertuang dalam PO dan juklak. Jadi kami tidak bisa main-main. Semuanya jelas,” jelas Anita.
Menurutnya, semua surat tugas yang dikeluarkan oleh partai itu, isinya sama yaitu memberikan tugas kepada semua bakal calon untuk menyelesaikan dalam waktu sebulan untuk berkomunikasi bersama partai dan membentuk koalisi minimal 10 kursi.
Selanjutnya, bacalon mencari dan mendapatkan pasangan yang disetujui oleh semua partai koalisi. Ketiga melakukan survei.
Anita juga memastikan akan melakuan komunikasi dengan semua bakal calon, akan tetapi pihaknya masih menunggu arahan DPD atau DPP Partai Demokrat.
“Jadi, DPC tidak bisa semena-mena berkomunikasi tanpa arahan darı atas. Setiap partai punya cara yang berbeda, walaupun mekanisme secara umum sama,”katanya
Diakuinya, sudah mulai ada komunikasi. Bahkan tanggal 13 dan 14 Mei 2024 lalu, Para Bacalon langsung dipanggil ke Bandung. “Dimulai darı Kang Dedie. Ya, memang dipanggilin satu persatu,”ucapnya.
Bahkan pada 30 Mei , dr Rayendra juga dipanggil tapi menyatakan tidak akan datang. Begitu juga, Sendi Fardiansyah dipanggil, pada 5 Juni 2024.
“Dalam proses penjaringan sudah 5 bacalon yg diinformasikan, akan tetapi tiga diantaranya terkonfirmasi tidak datang dan tidak bersedia melanjutkan mekanisme penjaringan cakada di Partai Demokrat,”kata Anita
Ketua Partai Demokrat Kota Bogor, Anita Primasari juga tidak mempermasalahkan adanya penilaian apapun bakal calon yang menyatakan DPC tidak profesional adalah hak yang bersangkutan.
“Apalagi semisalnya, bacalon itu adalah politisi. Masa politisi tidak paham mekanisme di partai dan nggak sabar?,”sindir Anita.
Editor : Adjet
