BRO. Pemkab Bogor mengakui insiden penolakan kehadiran rombongan petugas medis yang hendak melakukan tes massal Covid-19 di Pasar Cileungsi akibat kurangnya sosialisasi.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah, Kamis (11/06/2020), saat dikonfirmasi terkait viralnya video pengusiran petugas medis di Pasar Cielungsi, Rabu (10/06/2020).
“Hari ini sudah dilakukan rapat yang dipimpin Ketua Harian Gugus Tugas untuk membahas kejadian penolakan test di pasar Cileungsi. Ada beberapa point yang dibahas,” kata Syarifah dalam keterangan pers tertulisnya, Kamis (11/06/2010).
Baca Juga:Â Kasus Positif Covid-19 Kabupaten Bogor Terus Bertambah, Klaster Pasar Cileungsi Jadi 26 Orang
Antara lain, lanjut dia, tentang aspirasi yang disampaikan pedagang saat penolakan terjadi merupakan bukti kurangnya pemahaman pedagang terkait bahaya Covid-19 dan arti pentingnya melakukan aktivitas test Covid-19 baik rapid maupun swab.
“Sehingga diputuskan akan dilakukan sosialisasi yang lebih intensif didukung dengan fakta-fakta sudah ada beberapa pedagang dan keluarganya yang tertular Covid-19. Bahkan juga sudah ada beberapa yang meninggal akibat covid di Pasar Cileungsi sebagai informasi yang harus dicermati oleh seluruh pedagang,” ungkapnya.
Baca Juga:Â Bertambah Lagi, Dua Balita Positif Covid-19 di Kabupaten Bogor Masuk Klaster Pasar Cileungsi
Ia menambahkan, upaya untuk memerangi Covid-19 harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. “Jika ada pedagang yang merasakan dirugikan secara ekonomi karena pasar ditutup akibat pembeli cenderung berkurang,” katanya.
Fakta ini, kata dia, malah membuat pedagang jadi antipati terhadap upaya pemerintah utk melakukan test Covid-19, karena khawatir akan memperpanjang kerugian mereka.
Baca Juga:Â Kasus Positif Covid-19 Melonjak, Klaster Pasar Cileungsi Jadi 16 Orang
“Terhadap hal tersebut, gugus tugas menyampaikan jika tidak ingin pasarnya ditutup maka justru penerapan protokol kesehatan harus super ketat/disiplin dari memakai masker, mengatur alur masuk dan keluar, membatasi antara satu pedagang dgn lainnya, jaga kebersihan dan sebagainya,” kata dia.
Pihaknya juga meminta pihak Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tohaga Kabupaten Bogor melalui Kepala Unit Pasar Cileungsi untuk menyusun dan menerapkan Standard Operational Procedure (SOP) protokol kesehatan yang ketat.
“Kepala Unit Pasar harus bisa menjadi mediator antara aspirasi pedagang dgn pemerintah. Sosialisasikan, jelaskan dan komunikasikan dengan muspika. Termasuk laporkan jika ada pedagang yang berusaha mempengaruhi pedagang lainnya untuk menolak program pemerintah,” katanya.
Sebab, kata dia, kegiatan pemerintah menurunkan uji rapid test dan swab gratis sebagai wujud rasa sayang dan peduli terhadap keberlanjutan Pasar Cileungsi. “Perlu di informasikan pula bahwa rapid test dan swab/pcr itu biaya nya sangat mahal,” jelasnya.
Pihaknya meminta pimpinan PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor
dan Kepala Unit bisa melaksanakan butir-butir hasil rapat ini. “Kita tidak mengharapkan terjadinya second wave di Pasar Cileungsi ini yang memaksa pemerintah untuk mengambil langkah penutupan Pasar Cileungsi,” pungkasnya.
Penulis: Redaksi Bro
Editor: Hari YD
