Pemkot Bogor Akui Ada 6000 Penerima Ganda Bansos

BRO. Semrawutnya pendataan hingga penyaluran bantuan sosial (Bansos) baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kota mulai terlihat dampaknya. Selain memicu potensi konflik antar masyarakat dan aparatur pemerintah di tingkat RT/RW hingga kelurahan juga banyak ditemukan penerima ganda yang jumlahnya mencapai 6000 orang.
Sehingga upaya perbaikan melalui verifikasi dan validasi yang dilakukan dinas terkait hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berjalan lebih dari sebulan, manfaat bansos belum banyak dirasakan masyarakat terdampak Corona Virus Disease (Covid-19).
Baca Juga : Dedie Sebut THR dan Bansos Cair Penyebab Pasar Anyar Jadi Lautan Manusia
“Kami terus lakukan pembersihan penerima ganda bansos covid-19. Saat ini melalui aplikasi Salur sudah terdeteksi ada 6 ribu penerima ganda, ini jadi landasan kita untuk lakukan revisi data penerima bansos,” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, Rabu (20/05/2020)
Bima juga menjelaskan, untuk mengatasi kekisruhan pendataan agar bansos tepat sasaran, Pemkot sudah membuat aplikasi Salur yang bisa diakses, khsusnya bagi masyarakat terdampak Covid-19.
Baca Juga : Banyak Warga Tak Terdata Bansos, Bima Galang Dana Lewat Program Keluarga Asuh
Jadi acuannnya, nanti Pemkot Bogor mengambil seluruh data pengajuan penerima bansos di aplikasi tersebut, kemudian diverifikasi oleh tim kecamatan dengan unsur PKK kemudian divalidasi lagi oleh tim kelurahan.
“Verifikasi itu untuk meminimalisir penerima bantuan yang tidak sesuai kategori. Selain itu, bagi warga yang memenuhi kriteria tapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan, bisa mengajukan sebagai penerima bantuan sosial melalui website salur.kotabogor.go.id,” ujarnya.
Baca Juga : Bansos BLT Cair, Ratusan Warga Babakan Bogor Tengah Sumringah
Meski demikian, pihaknya tak menampik fakta di lapangan masih ada beberapa kesalahan data untuk bansos tahap awal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor ataupun dari Provinsi Jabar.
“Saat ini kami terus lakukan verifikasi data agar penerima bansos baik dari daerah, provinsi dan pusat tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” pungkasnya.
Penulis : R. Dewantara
Editor : Hari YD