Pemkab dan DPRD segera bersinergi dan kembali membangun komunikasi yang efektif demi lancarnya target pembangunan Kabupaten Bogor,”kata Pengamat Politik Yusfitriadi terkait “Perang kritik” warnai Perayaan HJB 541 di Kabupaten Bogor
BRO. KABUPATEN BOGOR – “Perang kritik” antara eksekutif dan legislatif mewarnai perayaan Hari Jadi Kab Bogor (HJB) ke-541, semakin panas. Sengkarut yang dimulai oleh anggota DPRD Kab Bogor lewat kritikan tajamnya mengenai ketidakbecusan Pemkab Bogor dalam mengakselerasi pembangunan, juga mendapat tanggapan kritis dari kalangan pengamat.
Pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi mengatakan, peran pengawasan yang melekat pada kelembagaan legislatif adalah mengawasi perencanaan program, mengawasi pelaksanaan program dan mengawasi hasil dari program tersebut. Artinya, selayaknya dewan juga bersuara lantang kala berjalannya sebuah program dan tidak hanya melempar kritik serta penilaian jelek pada akhir masa pekerjaan.
” Ketika dewan hanya mengawasi hasil, pasti akan banyak masalah ketika dalam perencanaan dan pelaksanaan programnya tidak diawasi secara intensif. Ketika intensitas pengawasan sangat kuat pada sisi perencanaan dan pelaksanaan program, maka ketika ada masalah akan segera diketahui dan akan ada treatment perbaikan. Sehingga akan meminimalisir masalah di akhir program,” jelas akademisi yang saat ini juga menjadi Ketua Yayasan Visi Nusantara (Vinus) Maju.
Belum lama ini, statemen Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat menjawab kritikan pedas anggota DPRD soal masih belum baik dan meratanya pembangunan infrastruktur, ramai diperbincangkan. Dalam pernyataannya, menurut Iwan, setiap program pembangunan tak lepas dari persetujuan dewan. Kolaborasi ini, sambung Iwan, semestinya berlangsung baik karena Pemkab dan DPRD memiliki tanggungjawab yang sama dalam capaian pembangunan.
Menanggapi itu, Yus mengaku sepakat dengan Iwan. Ia justru sedikit menyindir dewan yang dinilainya acap kurang peduli ketika melakoni pengawasan ditahapan perencanaan maupun pelaksanaan program. Semisal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), DPRD juga memiliki tanggungjawab yang sama dengan pemkab karena keduanya merupakan satu kesatuan dalam sebuah pemerintahan daerah.
“Yang perlu dipahami bahwa RPJMD merupakan tanggungjawab pemerintahan artinya tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah. Yang dimaksud pemerintahan daerah ya sudah pasti lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Jika pengawasan atas semua program pemerintahan hanya dievaluasi hasilnya saja sudah bisa dipastikan peran pengawasan kelembagaan legislatif tidak optimal,” tuturnya.
Yus berharap Pemkab dan DPRD segera bersinergi dan kembali membangun komunikasi yang efektif demi lancarnya target pembangunan Kabupaten Bogor.
Selain itu, fungsi dewan hal pengawasan, menurutnya, harus lebih ditingkatkan. Khususnya pengawasan yang kemudian melahirkan gagasan serta kritikan yang komprehensif. Ia juga meminta agar dewan tak alergi kritik.
“Kritikan itu, tidak hanya sedang menggambarkan kondisi baik atau tidak baik. Kondisi yang sudah baikpun harus terbuka pada kritik siapapun dalam upaya peningkatan dan pengembangan. Terlebih dalam kondisi tidak baik, kritik yang konstruktif mutlak dibutuhkan oleh lembaga manapun. Di era demokrasi ini, tidak boleh ada lembaga yang anti kritik. Sebab anti kritik inilah yang akan mengakibatkan politik oligarki,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ridwan Muhibi meluapkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah daerah menjelang lengser PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan. Ia menilai PLT Bupati Bogor belum maksimal dalam merealisasikan janji-janjinya. Tak hanya itu, politisi Partai Golkar itu mengungkapkan masih banyak jalan di Kabupaten Bogor yang dikeluhkan oleh masyarakat.
Senada dengan Ridwan Muhibi, Ketua panitia khusus (Pansus) LKPj Bupati Bogor TA 2022, Amin Sugandi pun menyindir Iwan Setiawan yang belum maksimal merealisasikan janji-janjinya politiknya untuk membenarkan dan membangun jalan-jalan rusak.
“Perbaikan jalan harus menjadi perhatian yang serius sebagaimana yang targetkan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas PUPR, jangan sampai pak Jokowi turun,” singkatnya.
Penulis : T.Bempah
Editor : Adjet
