BRO. KOTA BOGOR – Posko Pengaduan PPDB 2024 yang digagas DPRD Kota Bogor, mulai diramaikan pengaduan dengan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan PPDB di Kota Bogor yang dimulai serentak di Jawa Barat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, mengungkapkan pasca pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA/ SMK serentak di Jawa Barat, Pos pengaduan masyarakat mulai masuk baik online atau offline ke Komisi IV DPRD Kota Bogor.
Pria yang akrab disapa ASB ini mengungkapkan, pengaduan yang masuk dari masyarakat terkait dengan sarana prasarana penunjang pada jaringan internet yang dianggap bermasalah .
“Setelah seminggu dibuka, posko pengaduan PPDB 2024, saat ini sudah banyak aduan yang masuk. Contohnya,soal server down dan website eror dan paling banyak aduan untuk tingkat SMA dan SMK,” ungkap ASB.
ASB pun mengaku prihatin bahwa para orang tua murid selama ini tidak pernah menerima sosialisasi proses PPDB dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sehingga para orang tua ini tidak mengetahui proses dan tahapan yang harus dilalui bilamana ada kendala dalam proses PPDB.
“Keluhannya, hampir sama yaitu tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh KCD. Seperti yang dilakukan, oleh Disdik Kota Bogor kepada Komite sekolah SD beberapa waktu lalu,” jelas ASB.
Terkait tidak adanya sosialisasi proses PPDB dari KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ini menjadi catatan dan ASB menilai pola komunikasi yang kurang baik yang ditunjukan oleh KCD Wilayah 2 Bogor.
Karenanya, menurut ASB untuk pendidikan jenjang SMP pada PPDB tahun 2024 DPRD dan Dinas pendidikan Kota Bogor sudah berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan proses dan tahapan PPDB.
Hal itu ditunjukkan dengan diadakannya sosialisasi di gedung DPRD Kota Bogor, dimana Disdik Kota Bogor mengundang 208 komite sekolah dasar agar proses sosialisasi bisa berjalan dengan baik.
ASB mengingatkan pihak KCD agar membuka komunikasi dengan seluruh unsur forkopimda dan stakeholder dunia pendidikan agar proses PPDB tahun ini bisa berjalan lancar. Meski kewenangan ada di tingkat provinsi namun sekolah-sekolah tersebut berdomisili di Kota Bogor.
“Memang, kewenangan untuk tingkat SMAdan SMK ada di provinsi. Tapi, bukan berarti tidak ada ruang komunikasi dengan Forkompinda yang ada dikota Bogor,” tegas ASB.
Maraknya aduan yang diterima oleh ASB, dirinya mengaku akan menindaklanjutinya dengan melakukan komunikasi dengan pihak KCD Pendidikan Provinsi Jabar dan akan menyampaikan seluruh aduan masyarakat melalui Posko Pengaduan.
“Meski selama ini KCD sangat sulit untuk dihubungi dan diajak berkomunikasi. Kami akan tetap menyuarakan aduan dari para orang tua yang sudah masuk ke kami,” pungkasnya.
Editor : Adjet
