Soroti BLT Minyak Goreng, Ketua DPRD Kota Bogor : Harus Tepat Sasaran dan Tidak Boleh Ada Penyimpangan
BRO. Pemerintah pusat segera menyalurkan BLT Minyak Goreng sebesar Rp.300 ribu untuk masyarakat, mulai April 2022 ini. Menyikapi penyaluran BLT tersebut, ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto meminta Pemkot Bogor untuk membantu penyalurannya agar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan.
Kebijakan BLT ini, dinilai Atang tidak banyak membantu mengatasi dampak masalah harga minyak goreng.
“Meski kebijakan ini tidak tepat untuk mengatasi masalah minyak goreng secara permanen, namun penyaluran BLT ini harus tepat sasaran sesuai target program dari Pemerintah, serta tidak ada penyimpangan di lapangan,” tegas Atang Trisnanto yang juga Ketua DPD PKS Kota Bogor.
Dalam penyaluran BLT minyak goreng, peran Pemkot Bogor, bisa melakukan konformasi data secara berlapis sehingga tepat sasaran dalam daftar penerima manfaat.
“Penentuan kelompok sasaran harus tepat. Untuk itu, datanya harus jelas dan valid. Terkonfirmasi secara berlapis. Proses penyalurannya pun harus sesuai aturan, tidak ada penyimpangan,” tegasnya.
kebijakan BLT dinilai Atang, tidak akan langsung menyelesaikan mahalnya harga minyak goreng yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebab, meski sebagian masyarakat bisa membeli minyak goreng dengan bantuan BLT, nasib masyarakat yang tidak mendapatkan BLT seperti dikesampingkan oleh pemerintah. Padahal, mereka memiliki permasalahan yang sama.
“Katakanlah yang dapat BLT bisa beli. Lalu, bagaimana yang tidak dapat BLT. Apakah nasibnya dibiarkan begitu saja. Saya yakin Pemerintah tidak siap dengan data berapa jumlah UMKM terdampak, berapa jumlah keluarga terdampak. Sebagaimana persoalan validitas data penerima BLT pandemi lalu,” ujar Atang.
Menurut Atang, Kebijakan ini semakin membuktikan bahwa Pemerintah tidak berdaya menghadapi penguasa pasar minyak goreng Indonesia. Ia pun sangat menyayangkan ketidakberdayaan pemerintah untuk mengatasi persoalan yang sudah berlangsung sejak awal tahun ini.
Padahal menurut Atang yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Bogor ini, pemerintah punya kekuatan, kekuasaan, kebijakan dan infrastruktur lengkap untuk mengeluarkan kebijakan. Terlebih, untuk mengatasi masalah kelangkaan produk yang sebenarnya Indonesia sebagai produsen terbesarnya.
Terakhir, Atang pun berpesan kepada pemerintah agar sesegera mungkin menyelesaikan urusan dengan para produsen CPO, para produsen minyak goreng, dan atur tata niaga serta distribusi pasokan dengan kekuatan negara.
“Insya Allah, menyelesaikan inti masalah tanpa harus keluar uang negara dan masyarakat pun merasakan semua manfaatnya,” pungkasnya.
Editor : Adjet
