BRO, Kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang mengijinkannya moda transportasi kembali beroperasi di tengah pandemi Covid 19 dinilai kontradiktif oleh Pakar Hukum Yenti Garnasih.
“Kebijakan kontradiktif,” kata Yenti saat dihubungi Si Bro melalui pesan Whatsapp pada Kamis (7/5/2020).
Menurut Yenti, seharusnya ada sinkronisasi antara kebijakan pusat melalui Kementerian dan kebijakan daerah. Bahkan, Ia menilai komunikasi pihak Istana dengan pihak Menteri pun terkesan tidak sinergis.
“Komunikasi Istana dan Menteri juga perlu diperbaiki, bila seperti ini daerah ya bingunglah,” sambungnya.
Yenti berpendapat, ketidaksinkronan tersebut terlihat dimana daerah telah memperketat penanganan Covid 19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sementara pihak pusat justru melonggarkan dengan kibijakan kilatnya dengan membolehkan moda transportasi untuk beroperasi kembali.
“Di daerah kan sedang pengetatan bahkan di Jabar hari pertama. Dan kebijakan yang dilaksanakan di bawah (daerah), adalah kebijakan dr Pusat. Misalnya setelah dapat ijin PSBB ada beberapa hari untuk persiapan untuk pelaksanaan, tiba-tiba pusat mengeluarkan kebijakan yang kilat, besok berlaku. Menteri Perhubungan pagi tadi menyampaikan bahwa moda transportasi boleh operasional mulai besok (hari ini, Red.),” tambah Yenti.
Dengan munculnya kebijakan tumpang tindih, bahkan bertentangan, Yenti menjelaskan setelah pernyataan Menhub, siangnya Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid19 Nasional Doni Munardo yang secara tegas melarang mudik lebaran, bahkan ada penegasan Mudik dilarang. Titik. Yenti menambahkan bahwa dengan ini masyarakat jadi bingung, maunya bagaimana. Pihak daerah melakukan persiapan penutupan akses jalur mudik, sementara pihak pusat mumbuka kran.
“Sangat membingungkan, tolonglah komunikasi Presiden dan Menteri harus lebih baik, jangan korbankan rakyat yang sudah sangat menderita dengan kebingungan-kebinggungan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yenti berharap saat Presiden melakukan siaran pers terkait perkembangan masalah penanganan Covid 19 ini sebaiknya didampingi juga oleh para Menteri terkait agar terlihat adanya kesamaan pandang.
“Mungkin penting juga kalau Presiden rilis didampingi Menteri seperti di negara- negara lain, jadi rakyat tahu bahwa antara Presiden dan Menterinya satu pendapat. Rakyat itu butuh signal, butuh kesan ada kesamaan pandang,” harapnya.
Penulis: Y. Iriawan
Editor: Robby Firliandoko
