BisnisBogorianNewsNusarayaPolitika

KPK Ungkap Maraknya Penyimpangan, Gas Elpiji 3 Kilogram Sering Langka… Ini Penyebabnya..?

loading...

BRO. Maraknya penyimpangan dalam proses penyaluran gas elipiji bersubsidi sangat berdampak terjadinya kelangkaan mendapatkan gas elipiji atau yang dikenal sebutan Tabung Gas Melon di pasaran.

Hal itu berdasarkan dari hasil kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari Kajian itu, KPK telah menemukan beberapa permasalahan terkait program elpiji bersubsidi yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan dalam rentang Januari 2019 hingga Juli 2019, KPK telah melakukan Kajian Sistem Tata Kelola Program LPG 3 kilogram yang bersubsidi.

Baca Juga :Pemkot Bogor Setuju Lembaga Jabodetabekpunjur, Dedie: Sinkronisasi Langkah Strategis

Permasalahan pertama, menurut Ipi Maryati terkait aspek perencanaan, yaitu tidak adanya kriteria spesifik atau definisi masyarakat miskin atau kurang mampu yang berhak sebagai penerima subsidi elpji 3 kilogram.

“ Jenis usaha mikro tidak jelas.Siapa yang sebenarnya menerima subsidi dan penentuan kriteria usaha mikro ditentukan pihak agen ke pangkalan,” jelasnya kepada wartawan (8/10) seperti yang dilansir rri.co.id.

Kemudian usulan dari daerah tidak didasarkan pada data calon penerima yang valid atau terverifikasi.

Misalnya, usulan yang diajukan provinsi selalu meningkat, padahal berdasrkan data BPS (Badan Pusat Statistik) justru menunjukkan terjadinya tren penurunan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut.

Baca Juga :Banyak Pejabat Negara Positif Corona, Satgas Penanganan Covid-19 ; Ini Bukti, Lemahnya Penerapan Protokol Kesehatan Di Perkantoran Pemerintah,

“Pada tahun 2018 dari total sebanyak 404 kabupaten/kota, hanya 67 yang mengajukan usulan penerima subsidi dan diterima oleh Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral),” jelasnya.

Permasalahan kedua, KPK juga menyoroti dalam segi aspek pelaksanaan, misalnya terkait lemahnya sistem pengawasan proses pedistribusian tabung LPG ukuran 3 kilogram.

Beberapa masalah yang ditemukan KPK, yakni kurangnya sosialisasi dari Pertamina dan agen kepada pangkalan yang kemudian menyebabkan banyak pangkalan tidak mengisi buku catatan secara benar.

Selain itu , jelas Ipi Maryati Kuding, minimnya sanksi kepada agen oleh pihak PT. Pertamina (Persero). Kemudian juga sanksi dari agen ke pangkalan untuk yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) padahal tidak sesuai dengan buku catatan

Dalam kesempatan ini, menurut Ipi, kajian KPK juga menyoroti soal lemahnya sistem kendali dalam implementasi penetapan HET. Salah satunya adalah tidak adanya ketentuan mengenai bagaimana pemerintah daerah (pemda) dalam mengatur HET.

Kementerian ESDM juga dinilai tidak mengevaluasi HET mulai dari tingkat pemerintah daerah. Begitu juga agen jarang melakukan pengawasan ke pangkalannya atau sama seperti Pertamina yang tidak bisa selalu mengawasi agennya.

Baca Juga :600 Petugas Gabungan Disiagakan, Perketat Warga Jakarta Berlibur Ke Puncak Bogor

” Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota setempat, tidak mempunyai wewenang untuk menindak hanya bisa memberikan imbauan,”ungkapnya

Akibatnya harga tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram di pangkalan juatru dijual lebih tinggi dari HET. Ini terjadi karena HET tidak dievaluasi secara berkala

Sedangkan permasalahan terakhir itu disebabkan karena tidak operasionalnya pengaturan sistem zonasi distribusi LPG yang sebelumnya telah mendapatkan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) dari Pemerintah.

” Pembagian alokasi ditentukan oleh Kementerian ESDM hanya dengan memperhitungkan kebutuhan (permintaan) dari Kabupaten/Kota sebagaimana usulan,” ucapnya.

Akibatnya terjadi manipulasi pengisian buku catatan (logbook), karena banyak persentase ke pengecer maka akibatnya harga HET elpiji bersubsidi semakin tidak terkendali (harga terus meningkat)

Baca Juga :Penerima BLT Ngamuk di Kantor Pos Bogor

dari kajian itu , KPK juga menemukan adanya dugaan indikasi pembelian tabung elpiji 3 kilogram secara rutin dalam jumlah banyak.yang dilakukan oleh golongan Rumah Tangga (RT) hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), selanjutnya dijual kembali kepada masyarakat.

KPK juga menyatakan bahwa penentuan alokasi elpiji bersubsidi per daerah atau per wilayah justru berdampak kesulitan di level operasional.

“jika ada kekurangan/kelangkaan pasokan (defisit) elpiji di suatu daerah, itu tidak dapat dipenuhi oleh daerah lain yang justru sedang kelebihan (surplus) pasokan meskipun lokasinya berdekatan/berbatasan,”
ungkap Ipi

Menurutnya, Kelebihan pasokan elpiji di suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sedang mengalami kekurangan atau kelangkaan pasokan.

Penulis : Azwar Lazuardy
Editor   : Arihta U.Surbakti

 

loading...
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close