“SPPG Bosowa Bina Insani itu bukan di bawah Pemkot. Soal tindak lanjutnya, itu ranah Badan Gizi Nasional. Jadi kami tidak bisa intervensi,” ujar Dedie Rachim saat ditemui awak media di Gedung Biotrop, Tajur, Selasa (13/5/2025).
BRO. KOTA BOGOR – Pemkot Bogor menyatakan tidak memiliki kewenangan dalam mengatur atau menegur operasional kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani.
Padahal hasil uji laboratorium menunjukkan adanya bakteri E.coli dan Salmonella dalam paket makanan bergizi gratis (MBG) yang dikonsumsi siswa.
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menegaskan, operasional SPPG berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN). Ia pun enggan berkomentar banyak terkait kasus keracunan massal akibat makanan MBG di Sekolah Bosowa Bina Insani.
“SPPG Bosowa Bina Insani itu bukan di bawah Pemkot. Soal tindak lanjutnya, itu ranah Badan Gizi Nasional. Jadi kami tidak bisa intervensi,” ujar Dedie saat ditemui di Gedung Biotrop, Tajur, Selasa (13/5/2025).
Saat ini, pemkot fokus pada pemantauan korban keracunan serta pendataan untuk memastikan mereka mendapatkan bantuan biaya pengobatan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami butuh data dan bukti medis agar ada dasar hukum untuk menggunakan APBD. Tidak bisa sembarangan mengeluarkan anggaran tanpa penelitian,” jelas Dedie.
Di sisi lain, operasional dapur SPPG Bosowa Bina Insani dikabarkan masih berjalan normal. Salah satu petugas keamanan sekolah menyatakan dapur tetap beroperasi meskipun terjadi insiden keracunan.
“Besok tetap beroperasi. Hanya saja karena ada ulangan, belum tahu mulai jam berapa,” ujar petugas di sana
Sementara itu, Badan Gizi Nasional menegaskan akan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada kelalaian dari pihak pengelola makanan.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil akhir uji laboratorium terhadap sampel makanan.
“Kalau hasil uji membuktikan keracunan berasal dari makanan yang disediakan SPPG, kami akan beri teguran keras. Itu prosedur tetap kami,” tegas Tigor, Selasa (10/5/2025).
Kasus ini menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan serius terkait pengawasan kualitas makanan dalam program MBG, terutama yang disediakan oleh pihak ketiga di lingkungan sekolah.
Editor : Adjet
