Inspeksi DPRD dan Dinkes Kota Bogor di dapur MBG Bosowa temukan masalah kebersihan. Kasus keracunan mencapai status KLB, korban terus bertambah.
BRO. KOTA BOGOR – Kasus keracunan massal akibat makanan bergizi gratis (MBG) yang diproduksi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani, Tanah Sareal, mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Kota Bogor. Dalam inspeksi mendadak bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BPOM Kota Bogor, ditemukan kondisi dapur yang memprihatinkan.
Wakil Ketua Komisi IV, Rezky Kartika, mengungkapkan bahwa tim menemukan lalat hinggap di makanan yang hendak dikemas serta lantai ruang pengemasan yang kotor. Selain itu, penggunaan meja kayu dinilai tidak higienis dan berisiko menjadi tempat berkembangnya bakteri.
“Kebersihan ruang pengemasan makanan harus segera ditingkatkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan,” tegas Rezky.
Inspeksi ini merupakan bentuk pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program MBG yang sejatinya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sekretaris Komisi IV, Juhana, menegaskan dukungan penuh DPRD terhadap program ini, namun meminta evaluasi menyeluruh demi perbaikan ke depan.
“Program MBG ini bagus, tapi pengawasannya harus ketat. Kami ingin memastikan prosesnya aman dan layak,” ujar Juhana.
Dalam diskusi dengan pihak yayasan dan pengelola dapur, terungkap bahwa kasus keracunan ini telah mencapai status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena mencakup hampir 10 persen dari penerima manfaat. Hingga kini, laporan korban terus bertambah.
“Informasi terbaru menyebutkan adanya korban tambahan hari ini. Ini menandakan kasus masih berkembang,” kata anggota Komisi IV, Endah Purwanti.
Endah meminta pihak yayasan menunjukkan empati, termasuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas penyajian dan distribusi makanan.
“Kami ingin kejadian serupa tidak terulang. Harus ada komitmen dan perbaikan nyata dari semua pihak,” ucapnya.
Komisi IV saat ini menunggu hasil uji laboratorium dari Dinkes Kota Bogor yang dijadwalkan keluar Minggu, 11 Mei 2025. Hasil tersebut akan dibahas dalam rapat terpadu antara DPRD dan Pemkot Bogor.
Anggota Komisi IV lainnya, Karina Soerbakti, menilai kejadian ini sebagai peringatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Program pusat seperti MBG harus didukung dengan pengawasan ketat dan pelaksanaan sesuai SOP. Ini bukan soal menyalahkan, tapi mencari solusi terbaik untuk warga Bogor,” pungkas Karina.
Editor ; Adjet
