BRO. KOTA BOGOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi kemacetan, menertibkan parkir liar, dan membenahi angkutan kota (angkot) yang mengalami kelebihan armada atau over-supply.
Strategi tersebut dipaparkan Kepala Dishub Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, saat menyampaikan grand design penataan transportasi perkotaan di Kantor Uji KIR Dishub Kota Bogor, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor Ana Ismawati, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor Herman Indrabudi atau Kang Aldho, serta jajaran pejabat struktural Dishub Kota Bogor.
Sujatmiko menegaskan, penataan transportasi Kota Bogor berfokus pada tiga agenda utama, yakni mengurai kemacetan, merasionalisasi jumlah angkutan umum, serta mengintegrasikan layanan transportasi melalui kolaborasi lintas sektor.
“Pertama, bagaimana kami mampu menyelesaikan masalah kemacetan untuk meningkatkan mobilitas lalu lintas. Kedua, mengelola angkutan umum yang saat ini menghadapi kondisi over-supply melalui transformasi pelayanan publik. Ketiga, memastikan seluruh sistem terintegrasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” ujar Sujatmiko.
Dishub Kota Bogor Rekayasa Sejumlah Titik Kemacetan
Untuk mengurai kemacetan, Dishub Kota Bogor melakukan evaluasi dan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik strategis. Penanganan antara lain dilakukan di kawasan Alun-Alun Kota Bogor, tempat parkir liar di bahu jalan yang menyebabkan penyempitan lajur telah ditertibkan.
Rekayasa geometri jalan dan pembongkaran median yang dinilai tidak efektif juga dilakukan di sejumlah lokasi, seperti Simpang Ekalokasari, Jalan Martadinata, Simpang Jambu Dua, Simpang Lippo Mall, Kebon Pedes, hingga kawasan Ciawi.
Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas jalan, mengurangi antrean kendaraan, serta memangkas waktu tundaan di persimpangan dan lampu lalu lintas.
“Kami melakukan evaluasi dan penyesuaian infrastruktur jalan berdasarkan data riil di lapangan. Tujuannya mempercepat mobilitas, mengurai titik kemacetan, dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan,” katanya.
Selain rekayasa lalu lintas, Dishub juga akan memperketat pengawasan terhadap pelanggaran parkir. Salah satu instrumen yang disiapkan ialah penerapan sanksi penggembokan kendaraan, disertai denda administratif yang disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Angkot Kelebihan Armada Jadi Sasaran Pembenahan
Persoalan angkutan kota juga menjadi perhatian Dishub Kota Bogor. Pertumbuhan transportasi berbasis aplikasi dan jumlah armada konvensional yang berlebih dinilai menjadi tantangan dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien.
Dishub mendorong program konversi dan rasionalisasi armada secara bertahap. Upaya ini juga mempertimbangkan kondisi sebagian besar angkot konvensional yang telah berusia lebih dari 20 tahun.
Melalui program transformasi tersebut, Dishub mengarahkan peremajaan angkot menuju moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, terintegrasi dengan layanan lain, menyediakan pembayaran nontunai atau e-money, serta ramah bagi penyandang disabilitas.
Pembenahan juga diarahkan pada penguatan trayek pengumpan (feeder) dan koridor angkutan massal. Dengan langkah tersebut, Dishub berharap keseimbangan antara jumlah armada, kebutuhan penumpang, dan keberlangsungan usaha transportasi dapat terwujud.
Diskominfo dan PWI Dukung Kolaborasi Informasi Publik
Kepala Diskominfo Kota Bogor, Ana Ismawati, mengapresiasi keterbukaan Dishub dalam memaparkan program kerja dan arah kebijakan penataan transportasi.
Menurut Ana, kolaborasi antarperangkat daerah dan komunikasi publik yang efektif menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat memahami kebijakan pemerintah.
“Semangat kecintaan kepada Kota Bogor ini adalah modal dasar yang luar biasa. Tantangan di era digitalisasi menuntut kita terus berkolaborasi, menghadirkan komunikasi publik yang efektif, serta menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi atau Kang Aldho menyatakan kesiapan insan pers untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Ia menekankan pentingnya pemberitaan yang objektif dan berimbang agar masyarakat memahami kebijakan pelayanan publik, termasuk penataan transportasi dan kebersihan kota.
“Kami dari unsur media, baik cetak, daring, maupun televisi, siap menjadi mitra strategis Pemkot Bogor. Melalui narasi yang objektif dan berimbang, kami ingin memastikan masyarakat memahami berbagai kebijakan pelayanan publik, termasuk program penataan transportasi dan kebersihan yang sedang dijalankan Dishub,” pungkasnya.
Penataan transportasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kelancaran lalu lintas, memperbaiki kualitas layanan angkutan umum, dan menciptakan sistem mobilitas perkotaan yang lebih terintegrasi di Kota Bogor.
Editor : Adjet