BRO. KOTA BOGOR – Sekretaris Jenderal DPD Partai NasDem Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani (DPS), melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dinilai masih jauh dari kata serius dalam menjawab tantangan zaman.
Anggota DPRD Kota Bogor dari Komisi II itu menyoroti lemahnya inovasi dan kreativitas di tubuh Pemkot, terutama dalam situasi keterbatasan anggaran.
“Sudah bukan zamannya lagi mengandalkan pola kerja rutinitas. Pemerintah harus adaptif, solutif, dan mampu membuat terobosan baru,” tegas Devie dalam keterangannya, Selasa (22/4).
Anggaran Tak Berpihak ke Rakyat
DPS menilai postur anggaran Pemkot Bogor belum mencerminkan keberpihakan nyata kepada masyarakat. Menurutnya, anggaran yang berasal dari rakyat harus dikembalikan dalam bentuk program yang langsung dirasakan manfaatnya.
“Jangan sampai habis untuk birokrasi. Ini uang rakyat, dan harus dikelola demi kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Suryakencana Potensial Jadi Destinasi Wisata Internasional, Tapi Disparbud Dinilai Lamban
Kritik juga dilayangkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) yang dianggap kurang sigap melihat potensi wisata lokal. DPS mencontohkan kawasan Suryakencana yang kaya sejarah dan budaya Tionghoa, namun belum digarap maksimal.
“Suryakencana punya potensi jadi ‘Chinatown’-nya Bogor. Ini bisa jadi destinasi unggulan, tapi Disparbud seolah masih tidur siang,” sindirnya.
UMKM Butuh Lebih dari Sekadar Pelatihan
Dinas Koperasi dan UMKM juga tak luput dari sorotan. DPS menyebut pelaku usaha kecil dan menengah butuh dukungan nyata, bukan hanya pelatihan yang kemudian ditinggal begitu saja.
“Setelah pelatihan, lalu apa? Mereka butuh akses modal, pendampingan, dan jalur pemasaran hingga tembus pasar nasional dan internasional. Jangan cuma bilang ‘good luck’ lalu lepas tangan,” kritiknya.
Sorotan Tajam Soal Anggaran dan Penempatan Pejabat
DPS juga menyerukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran. Ia menekankan pentingnya ketegasan dalam menindak oknum yang menyalahgunakan keuangan daerah.
“Kalau ada penyimpangan, jangan dibiarkan. Tegakkan hukum. Ini tanggung jawab moral kepada rakyat,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan Wali Kota Bogor agar tidak sembarangan dalam menempatkan pejabat di posisi strategis.
“Ini bukan arisan! Jangan pilih pejabat karena faktor kedekatan. Harus profesional, berdasarkan kompetensi dan integritas,” tutup DPS.
Editor : Adjet
