BRO. BANDUNG – Kabupaten Sumedang meraih penghargaan transformasi digital dalam ajang Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026. Inovasi pemilihan kepala desa secara elektronik atau e-voting yang telah diterapkan di 92 desa menjadi salah satu capaian yang mendapat perhatian.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila di Pendopo Wali Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kamis (29/10/2026). Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan.
Apresiasi ini menjadi pengakuan atas upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk membawa digitalisasi ke tingkat pemerintahan desa.
Namun, di tengah pesatnya transformasi digital, ancaman kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga menjadi perhatian utama dalam forum tersebut.
BDSF 2026 digagas PWI Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB), dengan dukungan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Forum ini mengangkat tema “Ruang Digital Aman di Era AI: Mitigasi Risiko, Perlindungan Transaksi Digital, dan Penguatan Kepercayaan Publik”.
E-Voting di 92 Desa Jadi Bukti Digitalisasi Sumedang
Dalam forum tersebut, Fajar Aldila memaparkan berbagai langkah Pemkab Sumedang dalam mengembangkan pelayanan pemerintahan berbasis teknologi. Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah penerapan e-voting dalam pemilihan kepala desa di 92 desa.
Inovasi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya menyasar pelayanan di tingkat kabupaten, tetapi juga menjangkau pemerintahan desa.
Meski demikian, Fajar menegaskan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat dan sistem elektronik. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mampu menggunakan teknologi tersebut.
Pendampingan, termasuk bagi warga lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan teknologi, menjadi bagian penting agar penerapan e-voting berjalan inklusif.
Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan masyarakat beradaptasi.
Fajar: Media Harus Lindungi Masyarakat dari Hoaks
Fajar juga menyoroti tantangan yang dihadapi media massa di tengah perkembangan teknologi informasi. Kemudahan memperoleh informasi melalui platform digital, menurutnya, harus diimbangi kemampuan masyarakat memilah informasi yang benar dan konten manipulatif.
Perkembangan AI memungkinkan pembuatan gambar, suara, dan video yang menyerupai kondisi sebenarnya. Teknologi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, menggiring opini, hingga menipu masyarakat.
“Peran media juga kami nilai sangat vital dan memiliki tugas yang semakin berat di era sekarang. Media tidak hanya bertanggung jawab menyajikan informasi, tetapi juga wajib memberikan literasi, edukasi, serta perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari paparan hoaks dan penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab,” tutur Fajar.
Karena itu, kolaborasi pemerintah, media, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
BRI Dukung Penguatan Keamanan Transaksi Digital
Dukungan BRI dalam penyelenggaraan BDSF 2026 turut menyoroti pentingnya literasi keuangan digital dan perlindungan transaksi masyarakat.
Penggunaan layanan perbankan digital, dompet elektronik, serta pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) semakin memudahkan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, kemudahan tersebut juga diikuti risiko penipuan, pemalsuan bukti pembayaran, pencurian data perbankan, hingga pengambilalihan akun.
Dalam konteks ini, edukasi keamanan transaksi menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terjebak modus penipuan digital. Pelaku UMKM, misalnya, perlu memastikan dana benar-benar masuk ke rekening sebelum menyerahkan barang atau menyelesaikan transaksi.
Keterlibatan BRI dalam forum tersebut menjadi bagian dari dukungan sektor perbankan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai risiko kejahatan digital dan pentingnya menjaga keamanan transaksi.
Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut Jawa Barat memiliki sekitar 8,43 juta merchant pengguna QRIS berdasarkan data yang disampaikannya.
Besarnya penggunaan pembayaran digital tersebut memperlihatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam memastikan keaslian setiap transaksi.
Wamenkomdigi Ungkap Ancaman Penipuan Berbasis AI
Nezar Patria mengingatkan bahwa perkembangan AI membuat modus kejahatan digital semakin canggih. Pelaku tidak lagi hanya mengandalkan pesan singkat atau tautan palsu, tetapi juga memanfaatkan teknologi voice cloning untuk meniru suara dan deepfake untuk memanipulasi wajah maupun video.
Modus tersebut dapat digunakan untuk menjalankan rekayasa sosial, mencuri informasi pribadi, hingga mengelabui korban agar mentransfer uang.
Menurut Nezar, kejahatan berbasis AI dapat menyasar siapa saja, termasuk pelaku usaha, akademisi, aparat penegak hukum, dan jurnalis.
“Korban kejahatan ini tidak mengenal latar belakang, mulai dari masyarakat umum, pelaku usaha, aparat penegak hukum, akademisi, bahkan jurnalis sendiri. Artinya, tingginya literasi tidak otomatis membuat kita aman. Kewaspadaan harus menjadi kebiasaan,” kata Nezar.
Ia juga mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan lebih dari 608 ribu laporan penipuan tercatat melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga Juni 2026.
Nezar mengimbau masyarakat melakukan verifikasi sebelum mengirimkan uang atau memberikan informasi pribadi, sekalipun permintaan tersebut disampaikan melalui suara maupun video yang terlihat meyakinkan.
“Kita perlu membiasakan prinsip verifikasi manusia (human verification), cek ulang, konfirmasi lewat kanal resmi, dan jangan terburu-buru mentransfer atau membagikan data, sekalipun suara atau wajah yang kita lihat tampak begitu meyakinkan,” ujarnya.
PWI Jabar dan JHB Dorong Kolaborasi Lawan Kejahatan Siber
Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan menilai perkembangan AI menghadirkan tantangan baru dalam melindungi masyarakat dari kejahatan digital.
Menurutnya, media massa memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar sekaligus meningkatkan kewaspadaan publik terhadap berbagai modus penipuan.
“Kalau dulu kejahatan bisa dilihat dengan kasat mata, sekarang lebih modern. Ada rekayasa sosial yang memanfaatkan AI. Suara orang bahkan sampai wajah pun bisa diserupai, sehingga tidak sedikit masyarakat yang tertipu,” ujar Tantan.
Sementara itu, Ketua Jurnalis Hukum Bandung (JHB) Suyono Widik mengatakan BDSF 2026 digelar untuk mendorong terciptanya ekosistem digital yang aman, khususnya di Kota Bandung.
“Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang aman di Kota Bandung sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan digital, terutama teknologi AI, dengan rasa aman,” kata Suyono.
Ia menambahkan, penyalahgunaan AI tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak reputasi seseorang melalui manipulasi gambar, video, dan suara.
Kolaborasi pemerintah, perbankan, industri teknologi, dan media dinilai penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat di tengah meningkatnya risiko kejahatan siber.
Penghargaan yang diraih Kabupaten Sumedang dalam BDSF 2026 menjadi momentum untuk melanjutkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Penerapan e-voting di 92 desa memperlihatkan kemajuan digitalisasi pemerintahan hingga tingkat desa.
Di sisi lain, ancaman penipuan berbasis AI menegaskan bahwa transformasi digital harus disertai perlindungan data, keamanan sistem, dan peningkatan literasi masyarakat.
Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan, digitalisasi diharapkan tidak hanya membuat pelayanan lebih modern dan efisien, tetapi juga aman serta dapat dipercaya masyarakat.
Editor : Adjet