BRO. JAKARTA — Pemerintah memperkuat kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah setelah digelarnya Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) Virtual bersama Presiden pada Sabtu (28/3/2026). Dalam kebijakan terbaru ini, siswa di sekolah dengan sistem lima hari belajar akan menerima MBG selama lima hari sesuai hari sekolah.
Namun, pemerintah menerapkan kebijakan khusus bagi wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Di wilayah tersebut, MBG tetap disalurkan pada hari Sabtu untuk memastikan kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, kebijakan tambahan pada hari Sabtu merupakan langkah strategis untuk memperkuat intervensi gizi bagi anak-anak di daerah berisiko tinggi.
“Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” ujar Dadan di Jakarta, Sabtu (28/3).
BGN menegaskan bahwa penentuan daerah penerima kebijakan khusus dilakukan melalui pendataan yang ketat dan akurat. Data yang digunakan mengacu pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan RI.
Menurut Dadan, pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di daerah untuk memastikan program MBG tepat sasaran.
“Tim kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran,” katanya.
Pendataan tersebut mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, serta tingkat prevalensi stunting di setiap wilayah.
Sejumlah provinsi di wilayah Timur Indonesia, Sumatera, dan Papua menjadi prioritas karena masih memiliki angka stunting yang relatif tinggi.
Dadan menegaskan, akurasi data menjadi kunci keberhasilan program MBG karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia.
“Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,” tegasnya.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap anak-anak sekolah, terutama di daerah 3T dan wilayah rawan stunting, tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan optimal sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.
Editor : Adjet