“Ngariung” Bareng Wartawan, DPRD Kota Bogor Diskusikan Arah Pembangunan Kota Bogor 2022.
Ketua DPRD Atang Trisnanto : Rancangan APBD 2022 sebesar Rp.2,45 Trilyun dengan Rencana Pembangunan Kota Bogor lebih Diarahkan Pada Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19.
BRO. Menjelang akhir tahun 2021, DPRD Kota Bogor menggelar diskusi bersama Insan Pers (Wartawan) Kota Bogor dengan materi disikusi Arah Pembangunan Kota Bogor di tahun 2022. mendatang.
Diskusi ini dikemas dalam acara ‘Coffe Talk Nagriung Bareng Wartawan’ dan dihadiri Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto dan Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana, Ketua Komisi II Rusli Prihatevy, Ketua Komisi III Zaenul Mutaqin dan Ketua Komisi IV Said Muhammad Mohan, Kamis (25/11).
Ini menjadi penting untuk dipahami dan didiskusikan dengan kalangan pewarta sebab, DPRD Kota Bogor tengah membahas Rancangan APBD 2022 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor.
Baca Juga :Pembahasan RAPBD 2022 Belum Rampung DPRD Belum Sepakati Program Prioritas
Menurut Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto besaran anggaran dalam Rancangan APBD tahun anggaran 2022, adalah Rp.2,45 triliun sedangkan rencana pembangunan Kota Bogor akan mengarah pada pemulihan dan peningkatan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Meski demikian,diakuinya anggaran untuk penanganan Covid-19 tetap prirotas, namun pos anggaran untuk peningkatan ekonomi akan lebih ditingkatkan.
“Prioritas di tahun 2022 , tetap disiapkan anggaran penanganan Covid-19. Fokus lainnya adalah pemulihan ekonomi, baik melalui program peningkatan ekonomi masyarakat, maupun belanja pemerintah yang mungkin menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,”ungkap Atang.
Tak hanya itu, program prioritas seperti pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 25 ribu juga tetap menjadi prioritas.
DPRD Kota Bogor juga menekankan agar Pemkot Bogor segera melakukan pemerataan pembangunan di wilayah untuk penanganan banjir dan infrastruktur.
Secara tegas Atang kembali mengingatkan di tahun 2022 , target pembangunan RTLH akan tetap menjadi prioritas. Selain itu ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan diantaranya penyelesaian Masjid Agung, iuran BPJS warga tidak mampu, Beasiswa, Pembangunan Sekolah, Rumah Sakit, insentif guru ngaji dan dana sosial untuk disabilitas.
“Kami juga mendorong agar Pembangunan SMP, Sistem Drainase untuk mengatasi banjir dan infrastruktur di mulai pemerataan ke wilayah-wilayah, agar tidak hanya terpusat di pusat kota saja,”pintanya
Sedangakan Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana dalam diskusi itu lebih menyoroti terkait kurang tersentuhnya penyandang Disabilitas atau berkebutuhan khusus dan ini menjadi perhatian perhatian DPRD, agar kedepan Kota Bogor juga ramah terhadap Kelompok Disabilita.
Menurut Eka, selama ini teman-teman disabilitas kurang tersentuh, namun dengan adanya perda disabilitas, kelompok disabilitas bisa mendapatkan keleluasaan berbagai kegiatan.
Baca Juga :Anggota DPR RI Diah Pitaloka Prihatin Maraknya Kasus Kawin Kontrak Berkedok Nikah Siri.
“Kami mencoba memfasilitasi teman-teman disabilitas agar lebih mendapatkan perhatian dengan cara menerbitkan Perda Disabilitas,”jelas Eka penuh optimis.
Lain lagi pandangan Ketua komisi II DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy. Komisi II, masih terfokus dalam pengawasan terhadap penyehatan PDJT dan peningkatan pendapatan.
“PDJT ini kami ingin bisa berakselerasi. Dengan adanya BisKita, itu menurut saya sudah baik, tapi nahkoda (Dirut PDJT, red) ini yang menjadi fokus kita. Kami ingin PDJT dipimpin oleh direksi yang bisa mengembalikan marwah perusahaan BUMD dibidang transportasi umum di Kota Bogor,” tegas Rusli.
Sedangkan Janji Zaenul Mutaqin , Ketua Komisi III DPRD Kota Boogor adalah akan terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang masih berjalan hingga akhir tahun ini.
Ditegaskannya meski sudah dilakukuan sidak ke lokasi pembangunan Masjid Agung, Alun-alun Kota Bogor dan Pasar Tanah Baru. ZM panggilan akrabnya mengaku, komisi III, akan kembali turun ke lapangan untuk mengecek pembangunan pedestarian Suryakencana.
“Kami ingin pastikan pembangunan yang masih dalam proses pengerjaan tidak ada yang bermasalah. Seperti proyek pedestarian Suryakencana, sebab info yang terima ada pembangunan taman diatas pedestarian. Kita tidak tahu awalnya seperti apa. Makanya kami akan sidak ke lokasi tersebut,”tegas ZM.
Pemaparan dari Komisi IV, Said Muhammad Mohan, yang membidangi masalah kesehatan, pendidikan dan pelayanan masyarakat, saat ini tengah menyoroti meningkatnya kasus DBD di Kota Bogor.
Berdasarkan informasi yang diterima oleh Mohan, IGD RSUD Kota Bogor mulai penuh pasien kasus DBD.
“Ini harus menjadi perhatian Dinkes Kota Bogor, lalu rumah sakit siaga dan masyarakat juga ikut siaga. Wabah DBD ini cukup berbahaya, jika tidak ditangani dengan serius dan benar, mengingat tahun sebelumnya sempat menjadi KLB,” pungkasnya.
Editor : Azwar Lazuardy
