“Ini angka yang membuat saya elus dada. Total uang rakyat yang dikelola Disdik Rp 744 miliar, tapi bantuan langsung ke warga—seperti beasiswa pendidikan, hibah pendidikan, dan bantuan tebus ijazah—hanya sekitar Rp 22 miliar. Tidak sampai 3 persen,” tegas Dedi usai rapat di Gedung DPRD Kota Bogor.
BRO. KOTA BOGOR – Anggaran pendidikan Kota Bogor tahun 2026 menuai sorotan tajam. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mengungkap kecilnya porsi bantuan pendidikan langsung bagi warga miskin, meski total anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor mencapai Rp 744,4 miliar.
Fakta tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Disdik Kota Bogor, Rabu (7/1/2026). Dari total anggaran ratusan miliar rupiah itu, bantuan yang benar-benar dirasakan langsung masyarakat miskin hanya sekitar Rp 22 miliar, atau sekitar 2,9 persen.
“Ini angka yang membuat saya elus dada. Total uang rakyat yang dikelola Disdik Rp 744 miliar, tapi bantuan langsung ke warga—seperti beasiswa pendidikan, hibah pendidikan, dan bantuan tebus ijazah—hanya sekitar Rp 22 miliar. Tidak sampai 3 persen,” tegas Dedi usai rapat di Gedung DPRD Kota Bogor.
Politisi PKS tersebut menilai postur anggaran pendidikan 2026 belum berpihak pada rakyat kecil. Ia menemukan ketimpangan besar antara belanja internal birokrasi dengan belanja yang menyentuh langsung masyarakat.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Belanja Pegawai yang meliputi gaji ASN dan tenaga honorer menyerap sekitar Rp 480 miliar atau 64 persen dari total anggaran Disdik Kota Bogor.
“Anggaran pendidikan kita mengalami obesitas di belanja pegawai dan birokrasi,” ujarnya.
Dedi juga menyoroti pos “Kegiatan Lainnya untuk Pemenuhan Pemerataan Mutu Pendidikan” yang dialokasikan sebesar Rp 189,1 miliar atau sekitar 25 persen dari total anggaran. Menurutnya, pos tersebut masih memiliki ruang besar untuk dilakukan efisiensi.
“Di sana ada anggaran kegiatan mutu dan operasional hampir Rp 189 miliar. Saya mendorong Disdik untuk menyisir ulang. Jika ada kegiatan seremonial atau rapat-rapat yang bisa dihemat, anggarannya bisa dialihkan untuk menambah kuota beasiswa dan bantuan tebus ijazah,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Kota Bogor, lanjut Dedi, akan terus mengawal pembahasan anggaran pendidikan agar lebih berkeadilan, pro-rakyat, dan benar-benar menyentuh warga miskin yang membutuhkan akses pendidikan.
Editor : Adjet