“Komisi II DPRD Kota Bogor juga menyoroti penataan parkir armada di lingkungan kantor Dishub yang dinilai masih semrawut”
BRO. KOTA BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Jumat (6/3/2026). Sidak ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal, khususnya terkait layanan Uji KIR gratis serta potensi pendapatan daerah dari sektor parkir.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rifky Alaydrus, didampingi anggota komisi Heri Cahyono dan Hasbi Alatas. Kedatangan mereka disambut langsung Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Jatmiko Baliarto bersama jajaran.
Rifky Alaydrus mengatakan, sidak ini bertujuan melihat secara langsung kondisi pelayanan pengujian kendaraan bermotor setelah adanya perubahan regulasi terkait retribusi daerah.
“Komisi II ingin memastikan pelayanan uji KIR tetap berjalan baik. Kami juga meninjau kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rifky.
Ia menjelaskan, sejak diberlakukannya aturan terbaru, sektor pengujian kendaraan bermotor tidak lagi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sekarang pelayanan KIR sudah gratis sesuai ketentuan perundang-undangan. Artinya, pendapatan daerah dari sektor tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga pemerintah daerah perlu mencari potensi pendapatan lain,” jelasnya.
Kepala Dishub Kota Bogor Jatmiko Baliarto membenarkan bahwa sejak kebijakan tersebut berlaku, pendapatan dari sektor pengujian kendaraan bermotor menjadi nol rupiah. Hal ini merupakan dampak penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
“Sejak undang-undang itu diberlakukan, pelayanan uji KIR menjadi gratis. Meski begitu, pelayanan tetap berjalan normal dengan rata-rata sekitar 40 kendaraan per hari, mulai dari truk, angkot hingga bus. Layanan ini ditangani oleh 12 tenaga fungsional penguji,” kata Jatmiko.
Meski pelayanan berjalan, Komisi II memberikan sejumlah catatan terhadap kondisi fasilitas di Dishub Kota Bogor.
Anggota Komisi II Heri Cahyono menilai gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) serta armada operasional Dishub sudah memerlukan perhatian serius.
“Kami melihat beberapa fasilitas perlu renovasi, terutama gedung PKB. Kendaraan operasional seperti derek dan mobil crane untuk perawatan PJU juga sudah cukup tua bahkan ada yang rusak. Ini harus segera diperbaiki agar pelayanan tidak terganggu,” tegas Heri.
Sementara itu, anggota Komisi II Hasbi Alatas menyoroti penataan parkir armada di lingkungan kantor Dishub yang dinilai masih semrawut.
“Area parkir armada perlu ditata lebih rapi agar operasional lebih tertib dan efisien,” ujarnya.
Dalam sidak tersebut juga terungkap bahwa saat ini Dishub Kota Bogor mengandalkan sektor parkir sebagai salah satu sumber PAD dengan target Rp3,5 miliar per tahun. Pengelolaan retribusi parkir tersebut sedang dalam proses lelang kepada pihak ketiga.
Komisi II DPRD Kota Bogor berharap hasil sidak ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bogor untuk memperbaiki sarana transportasi, sekaligus memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor parkir.
Editor : Adjet