BRO. JAKARTA — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dirancang sebagai program bisnis. Program tersebut merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan anak-anak.
Nanik menjelaskan, gagasan MBG berawal dari pengalaman pribadi Prabowo pada 2012 saat mengunjungi kawasan Cilincing di Jakarta Utara. Saat itu, Prabowo melihat langsung warga yang mengais sisa makanan dari para buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dimakan bersama keluarga.
“Pak Prabowo sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau bahwa jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, masyarakat terutama anak-anak harus mendapatkan makanan yang layak. Jadi Program MBG sejak awal bukan untuk orientasi bisnis,” kata Nanik dalam workshop penguatan strategi komunikasi dan implementasi kehumasan di Jakarta, Sabtu (7/3).
MBG sebagai Investasi Sosial
Menurut Nanik, Program Makan Bergizi Gratis dirancang sebagai investasi sosial dan kemanusiaan. Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan layanan dapur MBG.
Prioritas kemitraan diberikan kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Kebijakan ini bertujuan membantu lembaga-lembaga tersebut memperbaiki fasilitas pendidikan maupun sosial yang mereka kelola.
“Yayasan-yayasan ini sudah lama membantu negara, tetapi banyak yang kekurangan dana. Harapannya, insentif dari program ini bisa digunakan untuk membenahi pondok pesantren, sekolah, atau fasilitas sosial mereka, sementara kebutuhan makan anak-anak sudah dijamin negara,” jelasnya.
Muncul Yayasan Berkedok Bisnis
Namun dalam perkembangannya, Nanik mengakui muncul sejumlah pihak yang memanfaatkan peluang tersebut dengan mendirikan yayasan hanya untuk mengelola dapur MBG.
Ia menyebut, pada awal pelaksanaan program hingga pertengahan tahun, mayoritas mitra masih berasal dari yayasan yang benar-benar bergerak di bidang sosial. Namun ketika target program diperluas, mulai bermunculan pihak yang membuka banyak dapur sekaligus dengan orientasi bisnis.
“Ketika target diperbesar, muncul ‘ternak-ternak yayasan’. Banyak pihak memiliki lebih dari satu dapur MBG dengan orientasi bisnis,” ungkapnya.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kecemburuan sekaligus menyimpang dari semangat awal program. Dalam beberapa kasus, pengelolaan dapur bahkan mengabaikan standar fasilitas dan operasional.
“Yang muncul bukan lagi yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan, tetapi pengusaha berkedok yayasan. Karena orientasinya bisnis, fasilitas dapur sering tidak diperhatikan,” kata Nanik.
BGN Siapkan Evaluasi Ketat
Untuk mengatasi hal tersebut, Badan Gizi Nasional menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mitra penyelenggara MBG.
Nanik menekankan bahwa kontrak kerja sama dengan mitra hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
“Kerja sama ini hanya kontrak satu tahun. Sewaktu-waktu bisa dihentikan jika tidak sesuai dengan tujuan program. Kami akan mengembalikan MBG ke khitahnya sebagai program kemanusiaan dan investasi sosial,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai petunjuk teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan.
“Jalankan program sesuai koridor. Ikuti juknis dan SOP yang sudah ditetapkan,” pungkas Nanik.
Editor : Adjet