BRO. KOTA BOGOR – Pemerintah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, mematangkan persiapan menyambut kunjungan delegasi Pemerintah Pakistan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Rabu (30/9/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari studi tiru program Keluarga Berencana (KB) dan manajemen pengendalian jumlah penduduk. Kampung Tematik Kebon Pedes dipilih sebagai lokasi kunjungan karena dinilai memiliki karakteristik geografis dan demografis yang relevan untuk menjadi lokasi pembelajaran.
Camat Tanah Sareal Rokib mengatakan, Kampung Tematik Kebon Pedes juga mewakili Kota Bogor dalam ajang penilaian kampung tematik. Kawasan tersebut telah lolos di tingkat kota dan Provinsi Jawa Barat untuk kemudian melaju ke tingkat nasional.
“Kita akan menerima kunjungan dari Pemerintah Pakistan ke Kampung Tematik Kebon Pedes. Kampung ini mewakili Kota Bogor, sudah lolos tingkat kota dan Provinsi Jawa Barat, dan akan maju ke tingkat nasional,” kata Rokib, Senin (28/9/2026).
Menurut Rokib, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan pengelolaan kependudukan dan pelayanan masyarakat yang diterapkan di wilayah Tanah Sareal.
Tanah Sareal Dihuni 239 Ribu Jiwa
Rokib menjelaskan, Kecamatan Tanah Sareal merupakan kecamatan termuda di Kota Bogor. Wilayah tersebut memiliki luas sekitar 20,60 kilometer persegi dan dihuni sekitar 239 ribu jiwa yang tersebar di 11 kelurahan.
Komposisi masyarakat yang beragam turut membentuk akulturasi budaya dan bahasa, terutama perpaduan budaya Betawi dan Sunda Bogor.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tanah Sareal berkembang menjadi salah satu kawasan pertumbuhan baru di Kota Bogor. Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi urbanisasi, peningkatan akses jalan tol, serta pembangunan kawasan perumahan.
Namun, pertumbuhan wilayah tersebut masih diikuti sejumlah persoalan sosial. Rokib menyebut masih terdapat lebih dari 13 ribu warga yang masuk kategori miskin ekstrem.
Untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran, pihak kecamatan melakukan verifikasi dan pembaruan data desil secara bertahap.
Percepatan IKD dan Tiga Program Unggulan
Di bidang administrasi kependudukan, Kecamatan Tanah Sareal mencatat capaian tinggi dalam percepatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tingkat Kota Bogor.
Kinerja pelayanan publik di kecamatan tersebut juga mendapat apresiasi. Rokib mengatakan Kecamatan Tanah Sareal masuk tiga besar terbaik dalam penilaian pelayanan dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) pada 2025.
“Alhamdulillah pada 2025 lalu, Kecamatan Tanah Sareal masuk tiga besar terbaik dalam penilaian pelayanan dan tupoksi, dan mendapat piagam penghargaan dari Pemerintah Kota Bogor,” ujarnya.
Rokib menyebut terdapat tiga program inovasi yang menjadi bagian dari pelayanan Kecamatan Tanah Sareal.
Pertama, Nguriling Lembur, yakni pelayanan publik langsung ke permukiman warga yang disertai penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat disabilitas dan program Jumat Berbagi bagi warga yang sedang sakit.
Kedua, Santuy atau Penataan PKL dengan Santun dan Santai, yang mengedepankan pendekatan dialogis dan humanis dalam penataan pedagang kaki lima (PKL), termasuk melalui penyediaan sentra kuliner.
Ketiga, Wasdalbang atau Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, yang melibatkan pengurus RT dan RW dalam mengawasi pembangunan fisik di lingkungan masing-masing.
Flyover Kebon Pedes Ditargetkan Mulai 2027
Memasuki pembangunan 2026–2027, sejumlah proyek strategis juga direncanakan berlangsung di Kecamatan Tanah Sareal.
Di antaranya pembangunan SMA Negeri baru di Kelurahan Kayumanis, perencanaan fasilitas rumah sakit, serta penataan akses transportasi melalui pembangunan Flyover Kebon Pedes dan pelebaran jalan di sekitarnya.
Rokib mengatakan, konsep penanganan perlintasan Kebon Pedes mengalami perubahan. Rencana pembangunan yang sebelumnya menggunakan skema underpass kini diarahkan menjadi flyover.
Pengerjaan fisik flyover ditargetkan mulai pada 2027.
“Menurut PUPR, pembangunan flyover akan lebih murah dibandingkan underpass. Kontur tanahnya juga labil dan kalau underpass akan memakan lahan yang lebih luas. Apalagi kita tahu lahan di situ milik lahan perorangan,” kata Rokib.
Berdasarkan koordinasi teknis dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), skema flyover dinilai lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pembangunan underpass.
Untuk pembagian kewenangan, proses pembebasan tanah disebut akan ditangani Pemerintah Kota Bogor. Sementara pengerjaan fisik jembatan layang akan dilaksanakan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Rokib menyebut konsep flyover tersebut nantinya akan menyerupai Flyover R.E. Martadinata, yang menurutnya tidak membutuhkan pembebasan lahan warga secara masif.
“Flyover pilihan waktu, underpass itu lebih lama dan lebih sulit terkait penggalian tanahnya. Konsepnya seperti R.E. Martadinata, di sana pelebaran tanahnya tidak cukup banyak,” ujarnya.
Proyek PSEL Kayumanis Masih Tahap Persiapan
Sementara itu, proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kayumanis masih berada pada tahap persiapan.
Rokib mengatakan, pekerjaan di lapangan saat ini masih berfokus pada pembukaan akses jalan serta pematangan lahan melalui proses cut and fill.
“Kendalanya kontur tanah cukup berat dan naik-turun, dengan beda ketinggian atau tebing mencapai di atas 10 meter. Maka dari itu masih dilakukan pemadatan dan pemerataan tanah agar tidak terlalu tinggi,” katanya.
Menurut dia, perencanaan proyek PSEL secara keseluruhan masih berjalan. Studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) juga masih dalam proses dan belum terdapat pemenang lelang.
“Saat ini masih dilakukan survei lokasi oleh beberapa kontestan lelang secara bergantian,” ujarnya.
Isu Pemekaran Tanah Sareal Belum Ada Keputusan
Rokib juga memberikan klarifikasi mengenai isu penataan dan pemekaran wilayah Tanah Sareal yang sempat muncul di media massa.
Ia menegaskan, hingga kini belum ada arahan maupun petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat terkait rencana tersebut.
“Memang wacana seperti itu ada, tetapi saya juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait soal pemekaran dari pusat. Mungkin kajiannya nanti dilakukan provinsi atau Kemendagri, tetapi belum ada tindak lanjut soal itu,” jelasnya.
Termasuk isu penggabungan atau perubahan wilayah kecamatan, Rokib menegaskan hal tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
“Wacana yang sebelumnya terkait pengembangan Bogor Selatan dan Bogor Barat yang dijadikan satu kecamatan saja sampai saat ini belum terjadi. Jadi terkait dengan pemekaran wilayah Tanah Sareal, intinya kami belum menerima keputusan atau instruksi resmi apa pun,” pungkas Rokib.
Editor : Adjet