BRO. KOTA BOGOR – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bogor memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi kerawanan sosial, politik, keamanan, dan ketenteraman masyarakat melalui inovasi digital SIPEKA (Sistem Pemetaan Kerawanan).
Program tersebut dipaparkan Bakesbangpol Kota Bogor pada Kamis (20/8/2026). Selain mengembangkan SIPEKA, Bakesbangpol juga mendorong penguatan sinergi dengan insan pers untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Bakesbangpol Kota Bogor, Hidayatulloh, mengatakan SIPEKA dirancang untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memetakan berbagai potensi kerawanan secara cepat dan terintegrasi di wilayah Kota Bogor.
Menurutnya, sistem tersebut dibutuhkan untuk mengubah laporan dinamika di lapangan menjadi data yang terdokumentasi dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.
“SIPEKA ini dirancang agar informasi sekecil apa pun terkait dinamika Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, dan Agama) dapat terintegrasi. Kita ingin data lapangan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan, bukan lagi sekadar asumsi,” ujar Hidayatulloh.
Ia mencontohkan, potensi kerawanan sosial di tingkat kelurahan, seperti maraknya pinjaman ilegal atau bank emok, dapat dipetakan melalui SIPEKA.
Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah terkait untuk melakukan intervensi. Dinas teknis, misalnya, dapat memberikan pelatihan maupun peningkatan kapasitas ekonomi kepada masyarakat yang terdampak.
Hidayatulloh menilai sistem tersebut juga penting karena Kota Bogor memiliki karakter masyarakat yang heterogen dan dinamis.
Berdasarkan data Bakesbangpol Kota Bogor, terdapat sedikitnya 286 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang aktif dan terdaftar. Ormas tersebut bergerak di berbagai bidang, mulai dari keagamaan, kepemudaan, sosial, hingga adat dan budaya.
Untuk menjaga keharmonisan masyarakat, Bakesbangpol juga mengoptimalkan 136 penyuluh wawasan kebangsaan yang tersebar di 68 kelurahan se-Kota Bogor.
“Di tengah berbagai keterbatasan, kita tetap harus hadir dan mewarnai masyarakat. Kehadiran 136 penyuluh wawasan kebangsaan di 68 kelurahan bertujuan memberikan pengayaan nilai Pancasila, mencegah penyebaran hoaks, serta meminimalisir potensi gesekan sosial sejak dini,” tegasnya.
PWI Dorong Pelayanan Publik Terpadu
Di sisi lain, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Herman Indrabudi atau yang akrab disapa Kang Aldho, menyambut positif program Bakesbangpol tersebut.
Mengingat sekretariat PWI Kota Bogor dan Bakesbangpol berada berdekatan, ia mendorong agar kolaborasi pelayanan publik terpadu dapat dilakukan secara rutin.
“Ke depan, kami berharap pelayanan publik terpadu ini bisa dilaksanakan secara rutin, misalnya sebulan sekali. Tidak hanya layanan kependudukan dan perizinan, tetapi juga menggandeng BPN untuk pertanahan serta Imigrasi untuk pembuatan paspor di hari libur, agar masyarakat yang sibuk bekerja tetap bisa mengaksesnya,” kata Kang Aldho.
Ia juga mengapresiasi langkah Bakesbangpol yang membuka ruang komunikasi langsung antara pejabat daerah dan wartawan.
Menurutnya, akses terhadap sumber utama informasi penting untuk memastikan pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat, berimbang, dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
“Sinergi seperti ini sangat positif. Teman-teman media mendapatkan fakta dan data langsung dari sumber utama, sehingga pemberitaan yang sampai ke masyarakat benar-benar berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dengan penguatan SIPEKA, penyuluhan wawasan kebangsaan hingga tingkat kelurahan, serta kolaborasi dengan media, Bakesbangpol Kota Bogor menargetkan sistem kewaspadaan dini semakin responsif terhadap berbagai potensi kerawanan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga Kota Bogor tetap aman, harmonis, dan kondusif di tengah dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang.
Editor : Adjet