BRO. KOTA BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama DPRD Kota Bogor menyalurkan 100 unit alat bantu bagi penyandang disabilitas. Bantuan berupa kursi roda dan alat bantu dengar tersebut diserahkan kepada masyarakat dari enam kecamatan di Kota Bogor di Gedung Serbaguna DPRD Kota Bogor, Senin (9/11/2026).
Penyaluran bantuan ini dihadiri Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor. Program tersebut merupakan tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
Jenal mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari anggaran tahun 2026 dan menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas.
Menurutnya, sejumlah usulan bantuan telah diajukan sejak satu hingga dua tahun lalu. Namun, dinamika pembahasan dan keterbatasan anggaran membuat realisasinya harus dilakukan secara bertahap.
“Ini adalah sinergi antara Pemkot dan DPRD dalam memberikan fasilitas yang sangat strategis bagi penyandang disabilitas. Usulannya memang ada yang sudah masuk satu hingga dua tahun lalu karena dinamika pembahasan anggaran, dan baru kali ini bisa terealisasi,” ujar Jenal.
Ia menjelaskan, kebutuhan kursi roda dan alat bantu lainnya kerap disampaikan masyarakat saat anggota DPRD turun langsung melalui agenda reses. Pemkot Bogor kemudian berupaya mengawal aspirasi tersebut agar dapat diwujudkan melalui program bantuan.
Dari total 100 penerima manfaat, seluruhnya berasal dari enam kecamatan di Kota Bogor. Penyaluran dilakukan secara langsung maupun melalui bantuan perangkat wilayah, terutama bagi penerima yang memiliki keterbatasan fisik dan tidak memungkinkan datang ke lokasi.
Jenal mencontohkan, salah seorang ketua RW bahkan datang langsung mengambilkan kursi roda untuk warganya yang tinggal seorang diri dan tidak mampu berjalan.
“Distribusinya ada yang dibantu oleh tim di sekitar DPRD. Bahkan, tadi ada Bu RW yang langsung datang mengambilkan kursi roda karena penerima manfaat tinggal seorang diri dan tidak bisa berjalan. Ini menunjukkan perhatian dan kerja sama yang baik antarpihak,” katanya.
Lebih lanjut, Jenal meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor melakukan pemetaan menyeluruh terhadap jumlah penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda dan alat bantu lainnya.
Pemetaan tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki data kebutuhan yang akurat sekaligus dapat menyusun target penyaluran bantuan secara terukur.
“Tentu Dinsos harus memetakan berapa kebutuhan total kursi roda yang secara faktual benar-benar dibutuhkan masyarakat Kota Bogor. Targetnya, minimal selama masa jabatan kami bersama DPRD sekarang, seluruh kebutuhan kursi roda bisa terpenuhi,” tegasnya.
Jenal menambahkan, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan, menegaskan bahwa perhatian terhadap penyandang disabilitas merupakan komitmen bersama seluruh anggota DPRD.
Ia memastikan, DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses maupun saluran lainnya agar dapat ditindaklanjuti menjadi program nyata.
“DPRD bukan cuma saya, tetapi teman-teman anggota dewan lainnya juga memiliki semangat yang sama untuk membantu memfasilitasi setiap aspirasi masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan alat bantu ini,” ujar Said.
Pemkot Bogor memastikan penyaluran bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas akan terus berlanjut setiap tahun. Program ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, mendukung mobilitas, serta memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Bogor.
Editor : Adjet