“Sebagai langkah konkret, Komisi I, Komisi IV, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH)”
BRO. KOTA BOGOR – Sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial (bansos) karena terindikasi terlibat aktivitas judi online (judol). Menyikapi persoalan tersebut, DPRD Kota Bogor menyiapkan sejumlah langkah penanganan, mulai dari pengawasan operator seluler hingga penguatan regulasi.
Upaya itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu (4/11/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan persoalan judi online di Kota Bogor sudah menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bogor Selatan bahkan pernah tercatat sebagai kecamatan dengan nilai transaksi judi online tertinggi secara nasional.
“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar.
Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 mencatat nilai transaksi judi online di Kecamatan Bogor Selatan mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku.
Sementara itu, Kota Bogor berada di posisi kedua nasional untuk kategori kota dan kabupaten dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat.
Sebagai langkah konkret, Komisi I, Komisi IV, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH).
Langkah tersebut bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus mendorong operator telekomunikasi terlibat aktif dalam mencegah penyalahgunaan layanan untuk aktivitas perjudian daring.
Selain itu, Bagian Hukum Setda Kota Bogor bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005. Regulasi tersebut akan memuat ketentuan khusus mengenai penanganan judi online.
Penyusunan Perwali dinilai menjadi langkah cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan.
Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta operator seluler juga akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendaftarkan banyak nomor telepon.
DPRD juga mendorong edukasi kepada masyarakat mengenai cara memeriksa nomor telepon yang terdaftar menggunakan NIK masing-masing.
Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyiapkan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan.
“Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala, mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup,” jelas Fajar.
Untuk penanganan jangka panjang, DPRD akan mengawal percepatan pembahasan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
DPRD juga mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial bagi warga yang memenuhi persyaratan.
Di sisi lain, perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial menjadi prioritas. Portal sanggah juga akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), disertai penguatan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PPATK untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan.
Tak hanya melalui regulasi dan pengawasan, DPRD menilai penguatan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah warga terjerat judi online.
Karena itu, DPRD mendorong keterlibatan Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, sekaligus memperluas edukasi serta literasi keuangan secara rutin kepada masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan administrasi bantuan sosial, tetapi juga menekan praktik judi online dan melindungi masyarakat dari dampak ekonomi yang lebih luas.
Editor : Adjet