Komisi II DPR
BRO. KOTA BOGOR – Komisi II DPR RI mengapresiasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis data yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Langkah Pemkot Bogor dalam memadankan data kependudukan dengan kondisi riil masyarakat dinilai mampu meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan dan program pelayanan publik.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Balai Kota Bogor, Jumat (13/11/2026).
Agun menilai kualitas pelayanan publik di Kota Bogor menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, pengelolaan data yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya melihat yang terjadi di Kota Bogor ini dari data yang ada, ternyata aspek pelayanan publik di Kota Bogor itu jauh melampaui dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, terindikasi baik,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemkot Bogor yang melakukan pemadanan data kependudukan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan hak sesuai kondisi dan kebutuhannya.
Agun mencontohkan, pemadanan data dapat membantu pemerintah memastikan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial (bansos), tidak kehilangan hak akibat ketidaksesuaian data administrasi.
Salah satu persoalan yang disorot adalah penggunaan identitas pekerja oleh pengusaha untuk kepentingan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor, seperti STNK dan BPKB. Kondisi tersebut berpotensi membuat pekerja tercatat sebagai pemilik kendaraan dan masuk kategori masyarakat mampu, meskipun secara ekonomi justru layak menerima bantuan sosial.
“Orang yang punya hak harus diberikan haknya, orang yang disabilitas harus diberikan haknya. Semua melalui perbaikan data yang disamakan dengan kondisi riil. Memang saya bilang good,” ungkapnya.
Menurut Agun, tata kelola pemerintahan berbasis data perlu dikembangkan dan dijadikan percontohan bagi daerah lain. Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendekatan tersebut juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang lebih akurat dan terukur.
“Ini harus didorong menjadi contoh bahwa tata kelola pemerintahan by data itu sesungguhnya potensi yang menjadikan pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan. Pelayanan publik bisa dikoreksi, diperbaiki untuk yang lebih baik. Semua by data,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, dalam kunjungan kerja tersebut Pemkot Bogor memaparkan berbagai capaian pelayanan publik, termasuk upaya mendorong setiap unit kerja penyelenggara pelayanan publik meraih predikat Zona Integritas hingga Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Namun, Dedie mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu dibenahi, terutama terkait akurasi dan pemutakhiran data kependudukan.
“Kami laporkan capaian-capaian tersebut. Namun, kami juga menyampaikan kendala-kendalanya. Kendala utama adalah data kependudukan yang saat ini mungkin harus lebih dikuatkan lagi, baik dari sisi updating maupun perluasan field data masyarakat,” ujarnya.
Dedie menjelaskan, Pemkot Bogor melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah mengajukan permohonan data kependudukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data tersebut kini telah diberikan untuk selanjutnya dipadankan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Langkah ini dilakukan karena data kependudukan merupakan kewenangan Kemendagri. Karena itu, pemerintah daerah harus mengajukan permohonan resmi untuk mendapatkan akses terhadap data tersebut.
Selain pemutakhiran data, Dedie menekankan pentingnya penguatan interoperabilitas atau keterhubungan data antarkementerian dan lembaga. Dengan sistem yang terintegrasi, perubahan maupun ketidaksesuaian data dapat segera diperbarui dan disinkronkan.
“Sehingga kalau ada updating, kemudian kalau ada ketidaksesuaian data, semuanya nanti akan bermuara kepada satu data yang memang bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk melaksanakan pemajuan pelayanan publik,” pungkasnya.
Editor : Adjet