BRO. KOTA BOGOR – Teka-teki menghilangnya Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin akhirnya terjawab. Setelah lebih dari dua pekan tidak terlihat berkantor, Jenal tiba-tiba muncul di Balaikota Bogor, Kamis (5/3/2026), dan menyatakan kembali aktif menjalankan tugas sebagai wakil wali kota.
Kehadiran Jenal Mutaqin sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang sempat beredar di masyarakat terkait absennya orang nomor dua di Kota Bogor tersebut.
Kepada wartawan, Jenal mengaku selama ini dirinya sedang sakit dan membutuhkan waktu untuk beristirahat total.
“Kondisi saya masih lemas. Sebetulnya masih lemas, tapi mau tidak mau saya harus kembali aktif karena sudah banyak spekulasi yang beredar. Kasihan Pak Wali dan warga Bogor juga kalau pelayanan terganggu,” ujar Jenal usai membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Balaikota Bogor.
Baca Juga : Isu “Pecah Kongsi” Mencuat, Wali Kota Dedie A. Rachim: Jenal Mutaqin Sakit, Ini Faktanya
Ia menjelaskan, selama masa pemulihan dirinya memilih menonaktifkan media sosial agar bisa fokus menjalani proses penyembuhan di rumah bersama keluarga.
Menurutnya, penyakit yang dialami berawal dari keluhan asam urat yang kemudian membuat kondisi tubuhnya menurun sehingga membutuhkan istirahat total.
“Awalnya dari asam urat. Saya memang harus istirahat total. Media sosial juga dimatikan supaya fokus pemulihan. Istri yang merawat saya di rumah sampai sekarang bisa kembali beraktivitas,” jelasnya.
Jenal juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Bogor dan insan media atas simpang siurnya informasi selama dirinya tidak aktif berkantor.
“Saya mohon maaf kepada masyarakat Bogor dan rekan-rekan media karena informasi kemarin menjadi simpang siur. Itu kesalahan saya pribadi.
Mudah-mudahan saya bisa segera sehat kembali dan melayani warga Bogor dengan maksimal,” katanya.
Meski sempat absen, Jenal memastikan berbagai program di Pemerintah Kota Bogor tetap berjalan, termasuk rencana percepatan perbaikan jalan yang dinilai membahayakan masyarakat.
Ia mendorong pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan untuk membantu percepatan pengaspalan jalan, khususnya di ruas jalan nasional maupun provinsi yang dinilai membutuhkan penanganan cepat.
“Kalau menggunakan APBD ada kekhawatiran menjadi temuan BPK. Karena itu CSR bisa menjadi solusi agar pengaspalan jalan yang membahayakan bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Jenal menambahkan, setelah kondisinya lebih fit, ia berencana memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memetakan potensi CSR tahun 2026 yang bisa dimanfaatkan untuk program tersebut.
“Saya ingin melihat perusahaan mana saja yang memiliki program CSR tahun ini. Salah satu opsinya bisa diarahkan untuk membantu pengaspalan jalan yang membahayakan dan membutuhkan percepatan,” pungkasnya.
Editor : Adjet