BRO. KOTA BOGOR – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor resmi meluncurkan program pembentukan Koperasi Ketahanan Pangan yang diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi pangan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Program ini juga diarahkan untuk menopang kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menjaga stabilitas harga pangan di Kota Bogor.
Peluncuran program tersebut dirangkaikan dengan dialog bersama entrepreneur muda di D’Kramba Fish Farm, Kecamatan Bogor Barat, Senin (18/5/2026).
Kegiatan ini dihadiri jajaran Pemerintah Kota Bogor, akademisi, pelaku koperasi, hingga perwakilan Kementerian Keuangan RI. Menteri Keuangan RI yang semula dijadwalkan hadir diwakili oleh Tenaga Ahli Regulasi dan Risiko Keuangan Kementerian Keuangan RI, Arie Budiman.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor, Hanafi.
Kepala DKPP Kota Bogor, Dody Ahdiat, menegaskan Koperasi Ketahanan Pangan disiapkan menjadi ikon baru pengelolaan sektor pangan di Kota Bogor dengan memanfaatkan potensi perikanan, peternakan, hingga pertanian di wilayah Bogor Barat.
“Kami ingin membangun Koperasi Ketahanan Pangan Kota Bogor menjadi ikon pengelolaan pangan dari hulu ke hilir. Di sini ada potensi besar perikanan lele, pengolahan hasil pangan, peternakan, hingga pertanian yang akan dikembangkan secara terintegrasi,” ujar Dody Ahdiat.
Menurutnya, sektor pangan menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Pangan tidak bisa ditunda. Ini berbeda dengan kebutuhan lainnya. Karena itu, ketahanan pangan harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Asisten II Setda Kota Bogor, Hanafi, mengatakan pembentukan koperasi tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto, termasuk dorongan pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan.
Ia menjelaskan, koperasi ini nantinya diharapkan mampu menjadi offtaker atau penjamin pasar bagi hasil produksi anggota dan masyarakat, sehingga distribusi pangan lebih terjamin dan harga tetap stabil.
“Koperasi Ketahanan Pangan ini harus menjadi offtaker minimal bagi anggotanya sendiri. Kebutuhan buah, sayur, hingga bahan pangan lain untuk masyarakat dan program MBG harus bisa dipasok koperasi agar harga tetap stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” kata Hanafi.
Dukungan juga datang dari Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bogor. Ketua Dekopinda Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat, mengapresiasi langkah DKPP Kota Bogor yang dinilai serius membangun ekosistem ketahanan pangan berbasis koperasi.
Ia berharap potensi pertanian dan peternakan di Kota Bogor dapat terserap optimal hingga sektor hilir, termasuk industri kuliner.
Sementara itu, Arie Budiman mewakili Kementerian Keuangan RI menyampaikan permohonan maaf Menteri Keuangan yang batal hadir karena mendapat panggilan mendadak dari Presiden di Istana Negara.
Meski demikian, Arie menegaskan pemerintah pusat memberi perhatian besar terhadap penguatan koperasi dan UMKM, khususnya yang melibatkan generasi muda sebagai entrepreneur.
Menurutnya, koperasi harus diarahkan menjadi koperasi produktif agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah.
“Pesan Menteri Keuangan, pertumbuhan ekonomi harus menyentuh potensi daerah, termasuk UMKM dan koperasi. Dengan kreativitas entrepreneur muda dan penguatan koperasi produsen, manfaat ekonomi akan lebih dirasakan masyarakat luas,” pungkas Arie Budiman.
Editor : Adjet