“Ketika saya turun ke lapangan, ada warga yang menyampaikan langsung, ‘Pak, SPPG ada di sini, tapi kami tidak pernah diajak terlibat kerja.’ Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Dedi, Rabu (25/3/2026).
BRO. KOTA BOGOR – DPRD Kota Bogor mengingatkan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Program yang kini telah beroperasi di 125 titik di Kota Bogor itu diharapkan tidak hanya menjalankan pelayanan gizi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga di tingkat RT dan RW.
Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mengatakan masih ada warga yang mengaku belum dilibatkan dalam operasional SPPG meski fasilitas tersebut berada di lingkungan mereka.
Hal itu ia temukan saat turun langsung menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah.
“Ketika saya turun ke lapangan, ada warga yang menyampaikan langsung, ‘Pak, SPPG ada di sini, tapi kami tidak pernah diajak terlibat kerja.’ Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Dedi, Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, keluhan tersebut menunjukkan bahwa manfaat program SPPG belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di tingkat paling bawah.
Warga Hanya Menonton Aktivitas SPPG
Dedi menuturkan, aspirasi yang disampaikan warga sebenarnya sederhana, yakni ingin dilibatkan dan mendapatkan kesempatan kerja di lingkungan sendiri.
“Bahkan ada yang bilang, ‘Kami hanya melihat aktivitasnya setiap hari, tapi tidak pernah diajak bekerja.’ Ini tentu ironis,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan, mengingat SPPG berdiri di tengah permukiman masyarakat.
DPRD Minta Prioritaskan Warga RT dan RW
Dedi menegaskan, setiap SPPG seharusnya memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan terdekat, mulai dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan.
“Kalau SPPG berdiri di suatu wilayah, maka warga di sekitar harus menjadi pihak pertama yang dilibatkan. Ini bukan sekadar program, tapi juga soal keadilan bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di SPPG cukup besar, mulai dari bagian dapur, distribusi makanan, hingga operasional harian yang bisa diisi oleh warga lokal.
Libatkan RT dan RW dalam Rekrutmen
Untuk memastikan penyerapan tenaga kerja tepat sasaran, Dedi mendorong agar RT dan RW dilibatkan dalam proses rekrutmen.
“RT dan RW paling tahu kondisi warganya yang membutuhkan pekerjaan. Jangan sampai peluang ini justru diambil oleh orang luar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar program besar seperti SPPG tidak menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.
“Harapan warga sebenarnya sederhana, ingin dilibatkan dan punya penghasilan. Jangan sampai program besar ini justru membuat mereka merasa ditinggalkan,” katanya.
SPPG Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Warga
Dedi menilai, jika dikelola dengan baik, keberadaan SPPG dapat menjadi penggerak ekonomi di tingkat lingkungan.
“Kalau warga sekitar bekerja dan memiliki penghasilan, maka ekonomi di tingkat RT dan RW akan ikut bergerak. Ini yang harus dijaga,” ucapnya.
Berdasarkan informasi dari website resmi Badan Gizi Nasional, jumlah SPPG yang telah beroperasi di Kota Bogor mencapai 125 titik.
Dedi menilai angka tersebut merupakan momentum penting untuk memastikan program benar-benar berpihak kepada masyarakat sekitar.
“Ini bukan hanya soal angka 125 SPPG, tetapi soal bagaimana program ini dirasakan langsung oleh warga. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” pungkasnya.
Editor : Adjet