“Pemprov Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi untuk monitoring, mulai dari penyiapan bahan, proses memasak, distribusi, hingga pengecekan kelayakan makanan. ada tiga sanksi yang menanti: administratif, penghentian kerja sama, hingga proses pidana korupsi,” tegas Dedy Mulyadi
BRO. KOTA BOGOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi terbatas membahas teknis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bale Pakuan Pajajaran (Bakorwil) Kota Bogor, Senin (29/9/2025).
Rapat dihadiri sejumlah kepala daerah, termasuk Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin. Kepala BGN, Dadan Hindayana, memastikan pemerintah pusat mengalokasikan hibah besar untuk mendukung MBG di Jawa Barat.
“BGN akan mengirim dana sekitar Rp50 triliun ke Jawa Barat. Dana ini dimasukkan sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) dan digunakan penuh untuk pelaksanaan MBG oleh pemerintah daerah,” ujar Dadan.
Ia menegaskan, hibah tersebut adalah bentuk kontribusi pusat kepada daerah, meskipun pelaksanaannya sepenuhnya dikendalikan pemerintah daerah.
Gubernur Jabar Bentuk Tim Evaluasi
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut pihaknya sudah menyiapkan kerangka kerja sambil menunggu peraturan presiden terkait MBG.
“Pemprov Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi untuk monitoring, mulai dari penyiapan bahan, proses memasak, distribusi, hingga pengecekan kelayakan makanan,” kata Dedi.
Menurutnya, tim pengecek bukan berasal dari guru, melainkan pihak khusus yang bertugas menguji kualitas makanan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya aduan dari masyarakat, guru, maupun siswa terkait program MBG.
Gubernur juga menegaskan harga makanan tidak boleh di bawah Rp10 ribu per porsi. Dari angka itu, Rp2 ribu diperuntukkan sebagai keuntungan penyedia.
“Jika nilainya berkurang, ada tiga sanksi yang menanti: administratif, penghentian kerja sama, hingga proses pidana korupsi. Tidak boleh ada uang yang digelapkan,” tegasnya.
Dedi juga membuka opsi pembangunan dapur khusus di sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang. Dapur itu bisa melibatkan orang tua siswa sebagai relawan sekaligus membuka peluang kerja lokal.
Pengawasan Ketat di Kota Bogor
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menekankan pentingnya pengawasan teknis melalui tim khusus di tiap dapur MBG.
“Jika seluruh SOP dijalankan, potensi kasus keracunan bisa ditekan. Karena itu, pemerintah daerah mendorong pembentukan satgas pengawasan di lapangan,” ujarnya.
Saat ini tercatat ada 102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 34 unit sudah beroperasi. Mayoritas dikelola pihak swasta dan yayasan.
Jenal menegaskan distribusi makanan tidak boleh lebih dari 30 menit sejak keluar dari dapur.
“Kalau lebih dari 30 menit, berarti tidak sesuai SOP. Pemerintah daerah berhak melaporkan ke BGN apabila dapur terlalu jauh dari sekolah,” pungkasnya.
Editor : Adjet