BRO. KOTA BOGOR – Keributan di Kedai BelSambel, kawasan Air Mancur, Kota Bogor, Minggu (8/11/2026) malam, terus menuai sorotan. Insiden yang melibatkan rombongan berkostum Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 itu turut menyeret nama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor serta Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Video keributan yang beredar luas di media sosial memperlihatkan seorang pria mengenakan atribut Porprov melakukan tindakan agresif terhadap karyawan hingga merusak fasilitas kedai. Dalam rekaman tersebut, sosok Kepala Dispora Kota Bogor, Anas Resmana, dan Ketua FKDM juga terlihat berada di lokasi kejadian.
Saat dikonfirmasi, Anas mengakui dirinya kerap makan malam di Kedai BelSambel bersama sejumlah rekannya. Namun, ia menjelaskan kemunculannya dalam video tersebut hanya untuk meminta teh.
Anas juga menolak jika insiden itu dikaitkan dengan kepanitiaan Porprov 2026. Sikap tersebut menjadi sorotan karena keributan melibatkan rombongan yang mengenakan atribut resmi kegiatan olahraga tingkat Jawa Barat tersebut.
Sementara itu, pemilik Kedai BelSambel, Kasya Amira, mengungkapkan keributan bermula ketika salah seorang anggota rombongan memprotes pesanan makanan dan minuman yang belum disajikan.
Situasi kemudian memanas setelah orang tersebut mendatangi area minuman, mendorong karyawan, dan membuat kerusakan di area tersebut.
“Dia komplain ke arah kasir karena minuman dan makanannya belum datang. Kemudian dia menuju area minuman, mendorong pegawai saya, lalu membuat kerusuhan di situ,” ungkap Kasya kepada awak media, Selasa (10/11/2026).
Insiden tersebut juga mendapat kecaman dari Ketua Ormas Barisan Rakyat Kota Bogor (BARAK), Mukidi. Ia menilai keributan itu telah mencoreng citra Kota Bogor yang tengah menjadi tuan rumah Porprov XV Jawa Barat 2026.
Mukidi menyoroti keberadaan Kepala Dispora dan Ketua FKDM dalam rombongan yang terlibat dalam insiden tersebut. Bahkan, ia mengaku mendapat informasi bahwa orang yang diduga melakukan perusakan merupakan anggota FKDM yang baru saja dilantik oleh Wali Kota Bogor.
Menurutnya, keberadaan pejabat dan unsur lembaga yang seharusnya menjaga kondusivitas justru menimbulkan pertanyaan publik, terlebih insiden tersebut terjadi di tengah penyelenggaraan Porprov 2026.
“Seharusnya tugas FKDM itu mencegah konflik, bukan malah bikin onar dengan gaya arogan,” tegas Mukidi.
Atas kejadian itu, Mukidi mendesak Wali Kota Bogor mengevaluasi perilaku pejabat maupun anggota lembaga binaan pemerintah daerah yang dinilai mencederai etika publik.
Ia mengingatkan, kedekatan dengan kepala daerah maupun jabatan di lingkungan pemerintahan tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk bertindak arogan dan merasa kebal terhadap aturan.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar insiden serupa tidak terulang sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Bogor, terutama saat menjadi tuan rumah Porprov Jawa Barat 2026.
Editor : Adjet